TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora) mengalokasikan dana hibah tahun anggaran 2018 senilai Rp 17,9 miliar untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan, pengajuan proposal dana hibah dari KONI hanya akal-akalan untuk melanggengkan suap.
Baca: KPK Tangkap 9 Orang dalam OTT Kemenpora
"Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai akal-akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya," kata Saut saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 19 Desember 2018.
Saut memaparkan, ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI sebelum proposal diajukan. Dua instansi ini sepakat agar dialokasikan fee Rp 3,4 miliar atau 19,13 persen dari total dana hibah.
"Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI," papar Saut.
KPK menduga dana itu diberikan kepada Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan seorang staf Kemenpora bernama Eko Triyanto. KPK menduga Adhi Purnomo dan Eko menerima suap sedikitnya Rp 318 juta dari pejabat KONI. Sementara Mulyana disangka memperoleh suap dalam kartu ATM dengan saldo Rp 100 juta.
Baca: KPK Hibahkan Barang Sitaan Korupsi ke Kabupaten Banjarnegara
KPK menduga sebelumnya Mulyana telah menerima satu unit mobil Toyota Fortuner pada April 2018, Rp 300 juta pada Juni 2018 dari Jhonny E. Awuy, dan satu telepon genggam Samsung Galaxy Note 9 pada September 2018.
Dugaannya uang suap diberikan oleh Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy. Kelimanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait dana hibah dari Kemenpora.
Kasus korupsi di Kemenpora terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu, 19 Desember 2018 malam. Dalam operasi itu KPK menangkap 9 orang dan menyita Rp 300 juta.
Tonton video OTT kasus suap pejabat Kemenpora disini.
