Wapres JK Berikan Penghargaan Kontributor Kesetaraan Gender

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Pemberian Apresiasi dan Penganugrahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2018 di Hotel Sultan Jakarta, Senin, 10 Desember 2018. Foto: KIP Setwapres

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Pemberian Apresiasi dan Penganugrahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2018 di Hotel Sultan Jakarta, Senin, 10 Desember 2018. Foto: KIP Setwapres

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyerahkan Anugerah Parahita Ekapraya kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah berkontribusi mewujudkan kesetaraan gender. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu diberikan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018.

    Baca: Pesan JK Bagi Para TKI di Peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia

    JK mengatakan, Indonesia sudah sangat memberi ruang bagi perempuan untuk setara dengan laki-laki. Buktinya, sebanyak 25 persen kursi di Kabinet Kerja diisi oleh perempuan. DPR juga telah menetapkan ruang minimal 20 persen untuk perempuan. "Indonesia tidak ada soal kesetaraan gender itu," katanya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018.

    Namun penghargaan ini tetap diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap mereka yang mendorong kesetaraan gender. Pasalnya masih banyak faktor kesetaraan gender yang harus diperjuangkan.

    Anugerah Parahita Ekapraya diberikan dalam lima kategori, yaitu utama, madya, pratama, kategori khusus. Ada pula penghargaan tertinggi yaitu kategori mentor.

    Baca: JK Apresiasi Pekerja Migran yang Telah Berjibaku di Luar Negeri

    Penghargaan kategori utama diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri serta 36 kabupaten dan kota. Selain itu, sebanyak 8 provinsi yaitu Kepulauan Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara diberikan penghargaan yang sama.

    Penghargaan kategori madya diberikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM, 75 kabupaten kabupaten dan kota serta delapan provinsi. Kedelapan provinsi itu adalah provinsi Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

    Sementara penghargaan kategori pratama diberikan 44 kabupaten dan kota. Penghargaan itu juga diberikan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo.

    Baca: Polemik Kotak Suara Kardus, JK: Sudah Disetujui DPR dan KPU

    Untuk penghargaan tertinggi, JK menyerahkannya kepada enam kementerian dan lembaga, empat provinsi, dan empat kabupaten dan kota. Secara rinci, mereka adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Perikanan dan Kelautan.

    Keempat provinsi yang menerima penghargaan itu adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Lainnya diberikan kepada Kabupaten Rembang, Wonosobo, Sleman, dan Gorontalo.

    Selain penghargaan tersebut, JK juga menyerahkan penghargaan khusus kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Putri Megawati Soekarnoputri itu dinilai telah berperan aktif dalam menggerakkan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan bangsa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.