TEMPO.CO, Bangkalan - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyindir tudingan kriminalisasi ulama yang belakang ini kerap dialamatkan kepadanya. Tudingan juga muncul setelah seorang dai jadi tersangka kasus pemukulan.
Baca: Sebut Ulama Pukuli Orang, Jokowi Bantah Sindir Bahar bin Smith
Menurut Jokowi, kriminalisasi terjadi bila ada seseorang tidak melakukan apa-apa lalu tersangkut perkara hukum. "Kalau ada yang seperti itu, kasih tau saya, pasti saya urus," kata dia, di hadapan kiai-kiai se-Madura, Rabu, 19 Desember 2018.
Sebaliknya, kata Jokowi, bila ada ulama memukul orang, apalagi sampai berdarah-darah, maka pasti berurusan dengan polisi. Yang demikian, kata dia, bukanlah kriminalisasi.
"Misalnya ada ulama memukul, urusannya sama polisi. Bukan urusan dengan saya. Bener nggak? Mukulnya sampai berdarah-darah. Saya sih nggak ngerti, tapi polisi mesti bertindak," terang dia.
Baca: Ini Kata Santri Ponpes Soal Penahanan Dai Bahar bin Smith
Selain tudingan kriminalisasi, Jokowi merasa tak habis pikir bila dirinya disebut anti ulama. Menurut Jokowi, hampir tiap pekan dirinya berkumpul dengan ulama. "Hari ini ketemu ulama Madura, kemarin saya ke Jombang, juga ketemu ulama. Kok disebut anti ulama," tutur dia.
Jokowi pun menambah bukti bahwa dirinya tidak anti ulama. Pertama, kata dia, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Bila dia anti ulama, maka Keputusan Presiden soal Hari Santri tidak akan dia tanda tangani.
Kedua, Jokowi memilih wakilnya juga dari unsur ulama, yaitu Ma'ruf Amin, seorang profesor yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Rois 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. "Fakta kok dibolak-balik. Kalau saya tidak jawab, nanti dibolak-balik lagi. Tugas kita semua menjelaskan ini ke masyarakat," ungkap dia.
