Mendagri Akan Cek Kasus Pemotongan Nisan Salib

Reporter

Editor

Amirullah

Nisan berbentuk tanda salib yang dipotong di sebuah TPU Jambon, Yogyakarta. TEMPO/Pribadi Wicaksonoi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo akan mengkaji kasus pemotongan nisan salib yang terjadi di Kotagede, Yogyakarta. Dia baru menerima laporannya.

Baca: Heboh Nisan Tanda Salib Dipotong di Yogya, Begini Kronologinya

Setelah mempelajari laporannya, Tjahjo mengatakan pihaknya baru akan mengambil tindakan. "Untuk teguran, kami lihat dulu, kami belum tahu," ujarnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018.

Menurut Tjahjo, pemerintah pada prinsipnya berupaya mencegah intoleransi. Poin tersebut menjadi salah satu ukuran keberhasilan suatu pemerintahan. "Kami sudah mendukung upaya-upaya lembaga atau semua pihak yang memberikan porsi penilaian keberhasilan sebuah pemerintahan di daerah," kata dia.

Pemotongan nisan salib terjadi di makam jenazah umat Katolik, Albertus Slamet Sugiardi, di pemakaman Jambon RT 53 RW 13, Kelurahan Purbayan, Kotagede, Yogyakarta. Masyarakat sekitar tak ingin ada tanda agama Katolik karena mereka ingin menjadikan komplek pemakaman khusus muslim. Mereka juga meminta makam Slamet dibuat di pinggir pemakaman.

Baca: Batu Nisan Tak Bernama di Pemakaman untuk Pengungsi

Tokoh masyarakat Purbayan Kotagede, Bedjo Mulyono, mengatakan pemotongan itu sudah disetujui keluarga. "Pemotongan salib itu atas kesepakatan warga dengan keluarga almarhum," kata Bedjo yang juga mantan Ketua RW 13 itu.

Ketua RT 53 Soleh Rahmad Hidayat mengatakan komplek pemakaman itu sebenarnya komplek umum. Namun dalam waktu dekat akan diarahkan untuk menjadi makan khusus muslim.






Istana Buckingham Publikasi Foto Kuburan Ratu Elizabeth II

2 hari lalu

Istana Buckingham Publikasi Foto Kuburan Ratu Elizabeth II

Untuk pertama kalinya Istana Buckingham mempublikasi foto kuburan Ratu Elizabeth II setelah dimakamkan pada 19 September 2022.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

5 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

6 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

6 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

7 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Viral Nisan Makam di Depok Rusak, Pengurus TPU: Mungkin Orang Nggak Sengaja Buang Puing

9 hari lalu

Viral Nisan Makam di Depok Rusak, Pengurus TPU: Mungkin Orang Nggak Sengaja Buang Puing

Pengurus TPU Kamboja Depok siap bertanggungjawab atas kerusakan pada nisan makam, jika keluarga mendatanginya.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

10 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

11 hari lalu

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kemendagri menanggapi kekhawatiran potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan Pj kepala daerah dibolehkan memutasi dan memberhentikan ASN


Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

11 hari lalu

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Mendagri menerbitkan surat edaran kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat


Hari Ini DPRD DKI Kirim 3 Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan ke Mendagri

13 hari lalu

Hari Ini DPRD DKI Kirim 3 Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan ke Mendagri

DPRD DKI hari ini mengirim tiga nama calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan ke Menteri Dalam Negeri.