Mendagri Akan Cek Kasus Pemotongan Nisan Salib

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nisan berbentuk tanda salib yang dipotong di sebuah TPU Jambon, Yogyakarta. TEMPO/Pribadi Wicaksonoi

    Nisan berbentuk tanda salib yang dipotong di sebuah TPU Jambon, Yogyakarta. TEMPO/Pribadi Wicaksonoi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo akan mengkaji kasus pemotongan nisan salib yang terjadi di Kotagede, Yogyakarta. Dia baru menerima laporannya.

    Baca: Heboh Nisan Tanda Salib Dipotong di Yogya, Begini Kronologinya

    Setelah mempelajari laporannya, Tjahjo mengatakan pihaknya baru akan mengambil tindakan. "Untuk teguran, kami lihat dulu, kami belum tahu," ujarnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018.

    Menurut Tjahjo, pemerintah pada prinsipnya berupaya mencegah intoleransi. Poin tersebut menjadi salah satu ukuran keberhasilan suatu pemerintahan. "Kami sudah mendukung upaya-upaya lembaga atau semua pihak yang memberikan porsi penilaian keberhasilan sebuah pemerintahan di daerah," kata dia.

    Pemotongan nisan salib terjadi di makam jenazah umat Katolik, Albertus Slamet Sugiardi, di pemakaman Jambon RT 53 RW 13, Kelurahan Purbayan, Kotagede, Yogyakarta. Masyarakat sekitar tak ingin ada tanda agama Katolik karena mereka ingin menjadikan komplek pemakaman khusus muslim. Mereka juga meminta makam Slamet dibuat di pinggir pemakaman.

    Baca: Batu Nisan Tak Bernama di Pemakaman untuk Pengungsi

    Tokoh masyarakat Purbayan Kotagede, Bedjo Mulyono, mengatakan pemotongan itu sudah disetujui keluarga. "Pemotongan salib itu atas kesepakatan warga dengan keluarga almarhum," kata Bedjo yang juga mantan Ketua RW 13 itu.

    Ketua RT 53 Soleh Rahmad Hidayat mengatakan komplek pemakaman itu sebenarnya komplek umum. Namun dalam waktu dekat akan diarahkan untuk menjadi makan khusus muslim.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.