Jutaan Keping E-KTP Dibakar di Gudang Kemendagri

KTP Elektronik dimusnahkan dengan cara dibakar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Riau, Senin 17 Desember 2018. Pemkot Pekanbaru memusnahkan sebanyak 13.318 KTP elektronik dan KTP model lama yang rusak dan invalid, sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri agar tidak terjadi prasangka buruk dan polemik penyalahgunaan KTP untuk kepentingan politik tertentu. ANTARA FOTO/FB Anggoro

TEMPO.CO, Bogor - Kementerian Dalam Negeri melakukan pemusnahan massal jutaan e-KTP dari seluruh wilayah di Indonesia di gudang Kemendagri, Kemang, Bogor. Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar e-KTP rusak dan invalid.

Baca: Dinas Dukcapil Duga E-KTP Dalam Karung Buat Gaduhkan Pilpres 2019

Sebanyak 1.378.146 keping blangko maupun e-KTP yang sudah rusak dan invalid sejak 2011 hingga 2018 tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dalam tong besar.

“Pemusnahan massal secara terbuka ini dilakukan sesuai edaran dari Mendagri. Tujuannya adalah mencegah terulangnya e-KTP dibuang dan tercecer,” kata Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo, di lokasi, Rabu, 19 Desember 2018.

Hadi menegaskan, pemusnahan e-KTP tersebut juga dilakukan serentak di setiap daerah di seluruh Indonesia. “Ini seluruh indonesia, sesuai edaran kemendagri yang keluar sejak seminggu lalu. Jika masih ada yang tercecer lagi maka ada oknum,” kata Hadi. Pemusnahan e-KTP tersebut turut disaksikan oleh berbagai pihak termasuk Bareskrim Mabes Polri.

Baca: Pengakuan Dinas Dukcapil DKI Soal Temuan E-KTP Dalam Karung

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Kependudukan dan catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan e-KTP yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pelaporan yang kini sudah dimasukkan ke dalam gudang Kemendagri.

“Kalau di daerah beragam, ada yang 16 ribu keping, 1000, hingga 10 keping. Ini masih direkap, dan daerah masih terus melakukan pelaporan,” kata Zudan.

Dia mengatakan, pemusnahan ini harus dilakukan secara massal hingga tidak ada lagi e-KTP rusak dan invalid yang masih tersimpan.






Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

11 jam lalu

Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mencapai kemandiriannya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat yang madani.


Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

1 hari lalu

Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

Kemendagri menyatakan penolakan Perda Kota Religius di Kota Depok dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

2 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

Fraksi PDIP sebut penolakan Perda Kota Religius itu sentilan keras terhadap Pemerintah Kota Depok agar tidak terlalu memaksakan kehendak.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

2 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

3 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

6 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Biro Hukum di daerah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.


Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

6 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022.


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

7 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

7 hari lalu

Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong perwujudan reformasi birokrasi yang bersih melayani.


Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

7 hari lalu

Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

Presiden Joko Widodo terus mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap level pemerintahan.