Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jika Ulama Dikriminalisasi, Jokowi: Ngomong ke Saya, Saya Urus

Reporter

image-gnews
Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo bersama Yenny Wahid dan Nyai Siti Masnuri Fuad menaiki dokar menuju lokasi deklarasi akbar ulama Madura Bangkalan di Gedung Rato Ebuh, Madura, 19 Desember 2018. Tempo/Friski Riana
Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo bersama Yenny Wahid dan Nyai Siti Masnuri Fuad menaiki dokar menuju lokasi deklarasi akbar ulama Madura Bangkalan di Gedung Rato Ebuh, Madura, 19 Desember 2018. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Bangkalan - Calon presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklarifikasi tudingan bahwa dirinya mengkriminalisasi ulama. "Ini juga perlu saya jelaskan, jangan sampai karena ada kasus hukum terus yang disampaikan kriminalisasi ulama. Jangan seperti itu," katanya dalam deklarasi ulama Madura Bangkalan di Gedung Rato Ebuh, Madura, Jawa Timur, Rabu, 19 Desember 2018.

Baca: Jokowi Bingung Bisa Diterpa Isu Kriminalisasi Ulama

Jokowi mencontohkan, ulama yang memukuli orang adalah urusannya dengan kepolisian. Bukan dengan dirinya sebagai presiden. Polisi, kata dia, pasti bertindak jika ada kasus pidana, seperti memukuli orang hingga berdarah-darah.

Jokowi mengatakan, jika seorang ulama tidak memiliki kasus hukum, tapi tiba-tiba dipermasalahkan, itu namanya kriminalisasi. Jika hal seperti itu terjadi, Jokowi memastikan akan turun tangan. "Itu ngomong ke saya. Saya urus pasti. Tapi kalau ada kasus hukum, kita sulit," ujarnya.

Dalam beberapa kesempatan, ia kerap mengklarifikasi sejumlah isu yang menyerang dirinya. Sebelumnya, saat memberikan pengarahan kepada relawan Bravo 5 di Ancol, Jokowi juga mengungkapkan keheranannya dituding mengkriminalisasi ulama. Padahal, ia memiliki calon wakil presiden seorang ulama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Bantah Kriminalisasi Ulama, Jokowi: Ma'ruf Amin Paling Top

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menganggap isu itu aneh, karena dirinya setiap hari menyambangi pondok pesantren untuk menemui ulama dan Kiai. Ia mengatakan jika persoalannya adalah ada ulama yang tersandung urusan hukum, maka hal itu tak dapat digolongkan sebagai kriminalisasi. Bahkan gubernur, tutur dia, bila bermasalah dengan hukum perlu diadili.

“Ini hal-hal yang enggak logis, tapi diangkat-angkat terus. Rakyat di bawah, yang mendapat informasinya tidak lengkap, bisa percaya itu sebagai sebuah kebenaran,” ujar Jokowi.

Ia juga meminta Bravo 5 untuk menjelaskan kepada masyarakat secara door to door meluruskan isu tersebut. Ia meminta tim menjelaskan secara gamblang seperti yang sudah dia kemukakan. “To the point aja ke rakyat, jelaskan, kenapa ini ada masalah? Ya, karena punya masalah hukum,” ucap dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

3 menit lalu

Presiden Joko Widodo menjenguk Luhut Binsar Pandjaitan di Singapura. FOTO/Instagram
Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

Salah satu menteri Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui pernah berobat hampir sebulan di Singapura pada November tahun lalu.


Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

18 menit lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

Awalil menilai pertemuan dan koordinasi antara Jokowi dan Prabowo memang diperlukan dan sangat penting dilakukan saat ini.


Penjelasan Guru Besar FKUI Soal Kenapa 1 Juta Lebih WNI Pilih Berobat di Luar Negeri

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Penjelasan Guru Besar FKUI Soal Kenapa 1 Juta Lebih WNI Pilih Berobat di Luar Negeri

Jokowi menyebut 1 juta lebih WNI berobat ke luar negeri. Apa alasannya?


Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

1 jam lalu

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi mendukung program-program unggulan Prabowo-Gibran termasuk yang bisa segera dieksekusi pasca 20 Oktober 2024, setelah Presiden-Wakil Presiden Terpilih dilantik.


Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

2 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 29 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi mendukung inisiatif dan langkah Prabowo-Gibran merangkul semua komponen bangsa.


Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Baru, Demokrat: Itu Kebutuhan, Bukan Bagi-bagi Kue

2 jam lalu

Dari kiri: Edhy Baskoro Yudhoyono berfoto dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Baru, Demokrat: Itu Kebutuhan, Bukan Bagi-bagi Kue

Partai Demokrat menegaskan langkah Prabowo yang akan menempatkan orang berdasarkan kebutuhan itu bukan sebagai bentuk politik bagi-bagi kue.


Pesan Jokowi kepada Prabowo-Gibran saat Bertemu di Istana

2 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Pesan Jokowi kepada Prabowo-Gibran saat Bertemu di Istana

Istana Kepresidenan menyebut Jokowi mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran dan menegaskan kembali dukungan penuh pemerintah baru


Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.


Struktur dan Tugas Satgas Gula dan Bioetanol di Merauke yang Dipimpin Bahlil

4 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Struktur dan Tugas Satgas Gula dan Bioetanol di Merauke yang Dipimpin Bahlil

Jokowi menunjuk Bahlil menjadi Ketua Satgas Gula dan Bioetanol di Merauke. Berikut struktur satgas beserta tugasnya.


Ini Penyebab WNI Berobat ke Luar Negeri, yang Dikeluhkan Jokowi Sedot Devisa Rp180 T

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ini Penyebab WNI Berobat ke Luar Negeri, yang Dikeluhkan Jokowi Sedot Devisa Rp180 T

Presiden Jokowi menyoroti kebiasaan sejumlah WNI yang berobat ke luar negeri sehingga berpotensi menyedot devisa Rp 180 triliun, apa sebabnya?