Kemenpora Akan Beri Bantuan Hukum Pejabat Terjerat OTT KPK

TEMPO/Budi Yanto

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pemuda dan Olahraga akan memberikan bantuan hukum kepada pejabat di instansi itu yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sudah pasti nanti ada bantuan hukum dari tim legal kami,” ujar Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, dalam keterangan tertulis yang diberikannya, Selasa malam 18 Desember 2018.

Baca berita sebelumnya:
KPK Tangkap Sembilan Orang dalam OTT di Kemenpora

Kemenpora, kata Gatot, masih akan menunggu hasil pemeriksaan 1x24 jam di KPK sebelum bantuan hukum itu direalisasikan. Alasannya, tak mau beranda-andai perihal kasus. “Kami menunggu sampai ada penjelasan resmi dari KPK,” ucap Gatot.

KPK menangkap seluruhnya sembilan orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Kemenpora, Selasa 18 Desember 2018. Mereka yang sudah langsung dibawa ke KPK itu terdiri dari pejabat setingkat Deputi Menteri, pejabat pembuat komitmen dan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Ketua KPK, Agus Rahardjo, menerangkan bahwa tim penyidik bergerak setelah KPK mendapat informasi akan terjadi transaksi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di Kemenpora. KPK kemudian mengecek dan menemukan bukti awal berupa uang sejumlah Rp 300 juta dan sebuah kartu ATM berisi uang ratusan juta rupiah.

Baca berita sebelumnya:
Menpora Imam Nahrawi Sebut Satu Pejabatnya Terjerat OTT KPK

"Diduga terjadi transaksi (kickback) terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI," kata Agus.

Operasi tangkap tangan itu telah diketahui Menteri Imam Nahrawi. Dia menyebut satu pejabat setingkat deputi yang disebutkan KPK adalah Mulyana, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Mulyana adalah dosen di Universitas Negeri Jakarta sebelum dilantik Imam Nahrawi pada November tahun lalu.






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

42 menit lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

6 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

9 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.