Bima Arya Pastikan Korban Bencana Puting Beliung Sudah Tertangani

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Bogor Bima Arya memaparkan hasil penanganan bencana angin puting beliung yang melanda sebagian wilayah Kota Bogor pada awal Desember lalu di Gedung Balaikota Bogor, Selasa, 18 Desember 2018. (dok Pemkot Bogor)

    Walikota Bogor Bima Arya memaparkan hasil penanganan bencana angin puting beliung yang melanda sebagian wilayah Kota Bogor pada awal Desember lalu di Gedung Balaikota Bogor, Selasa, 18 Desember 2018. (dok Pemkot Bogor)

    INFO NASIONAL-- Walikota Bogor Bima Arya memaparkan hasil penanganan bencana angin puting beliung yang melanda sebagian wilayah Kota Bogor pada awal Desember lalu. Dalam paparannya di Gedung Balaikota Bogor, Selasa, 18 Desember 2018, Bima Arya menyebut Pemkot Bogor telah berusaha maksimal agar para korban bencana terlayani dan tertangani dengan baik serta mengutamakan tiga asas, yakni tepat sasaran, taat aturan dan transparansi.

    “Penanganan bencana angin puting beliung di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Tengah penting untuk kami sampaikan progres dari penanganan ini karena skalanya cukup besar pada kerusakan fisik. Kami juga ingin menyampaikan kepada publik terkait apa saja yang telah dilakukan, ini bukan hanya asas terkait dengan transparansi atau aspek hukumnya saja tetapi ada asas kemanusiaannya juga yang menjadi prioritas utama,” ujar Bima.

    Bima memaparkan, tercatat ada sebanyak 1.821 rumah warga yang terdampak bencana angin puting beliung. “113 rumah rusak berat, 368 rumah rusak sedang dan sisanya rusak ringan. Dari jumlah itu juga sebanyak 1.012 rumah dinyatakan sudah memiliki alas hak atas tanahnya, sementara 457 rumah tidak memiliki alas hak,” ucapnya.

    Selain rumah, angin kencang itu juga merenggut 1 korban jiwa, merusak 4 unit kendaraan roda empat dan 100 pohon tumbang.

    “Total anggaran yang tersedia untuk penanganan pemulihan pasca bencana ada sekitar Rp7.521.601.246. Dana tersebut bersumber dari APBD Kota Bogor melalui pos Belanja Tidak Terduga untuk penanganan tanggap darurat Rp 1,45 miliar, bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 5 miliar dan bantuan dari donasi warga yang dihimpun melalui rekening Dinas Sosial serta gerakan Solidaritas Bogor sebesar Rp1.111.396.759,” kata Bima.

    Pos anggaran dari APBD Kota Bogor sudah digunakan untuk penanganan tanggap darurat berupa bantuan hunian sementara atau kontrakan Rp85,5 juta, untuk suplai pangan ke dapur umum di pengungsian Rp35 juta, untuk kebutuhan sandang seperti kasur, selimut, tas sekolah dan perlengkapan lainnya Rp104 juta, untuk operasional petugas dan komunitas relawan Rp289 juta, dan pengadaan 5.000 lembar asbes serta 1.000 lembar terpal korban bencana. “Dana bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 5 miliar akan disalurkan untuk perbaikan 1.012 rumah rusak yang memiliki alas hak,” katanya.

    “Sedangkan sebanyak 457 rumah yang terdampak tetapi tidak memiliki alas hak tetap akan dibantu namun berupa material fisik dengan dana yang bersumber dari donasi masyarakat sebesar Rp1.111.396.759 dengan rincian Rp 763.795.513 dari rekening Solidaritas Bogor dan Rp347.601.246 yang terhimpun di rekening Dinas Sosial Kota Bogor. Bentuk bantuannya berupa material fisik, bukan nominal uang,” tambah Bima.

    Bantuan lain yang telah disalurkan adalah dari Kementerian Sosial berupa Family Kit 100 paket, kidware 24 paket, foodware 24 paket, makanan anak 100 paket, tenda gulung 250 lembar, kasur 100 lembar, velbed 75 unit, tenda serbaguna 1 unit.

    Sedangkan donasi barang dari masyarakat berupa kasur dan selimut 200 paket, tas sekolah 200 paket, beras 147 paket, makanan anak 52 paket, mie instan 498 dus, terpal 179 lembar, minyak goreng 129 dus, daging dan lain-lain.

    Bima Arya juga memberikan arahan kepada dinas terkait untuk mengawal proses penyaluran bantuan kepada ribuan korban yang terdampak oleh bencana angin puting beliung agar tepat sasaran.

    “Saya memberikan arahan kepada seluruh jajaran bahwa seluruh pemberian bantuan tersebut harus memenuhi tiga aspek yaitu harus tepat sasaran, harus sesuai dengan aturan, dan harus transparan,” tuturnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.