Bupati Lampung Selatan Nonaktif Zainudin Hasan Mulai Diadili

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan menjalani sidang perdana pembacaan dakawaan di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung, Lampung,  Senin 17 Desember 2018. ANTARA FOTO/Ardiansyah

    Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan menjalani sidang perdana pembacaan dakawaan di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung, Lampung, Senin 17 Desember 2018. ANTARA FOTO/Ardiansyah

    TEMPO.CO, Jakarta-Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa  Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan dengan empat dakwaan sekaligus. Zainuddin dinilai telah  menerima suap, gratifikasi, ikut menjadi pemborong proyek, dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    "Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji," demikian isi sebagian nota dakwaan yang telah dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lampung, Senin, 17 Desember 2018.

    Baca: Bupati Lampung Selatan Nonaktif Zainudin Hasan Segera Diadili

    Pertama, KPK mendakwa Zainudin menerima rasuah Rp 72,7 miliar dari puluhan rekanan pengusaha penggarap proyek di Kabupaten Lampung Selatan. Jaksa menilai suap diberikan agar Zainudin memberikan jatah proyek kepada para pengusaha itu. Proyek tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 hingga 2018.

    Menurut jaksa suap itu diterima bersama serta melalui Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan 2016-2017 Hermansyah Hamidi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2017-2018 Anjar Asmara, dan dua pejabat dinas lainnya, Agus Bhakti Nugroho dan Syahroni.

    Simak: Zulkifli Hasan Temui Adiknya yang Ditahan di Lapas Rajabasa

    Kedua, KPK mendakwa Zainudin telah sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan proyek di Kabupaten Lampung Selatan lewat perusahaannya PT Krakatau Karya Indonesia.

    KPK menyatakan Zainudin telah mengatur agar proyek yang didanai Dana Alokasi Khusus 2017 dan 2018 dapat dikerjakan oleh perusahaannya sendiri. Menurut KPK, total keuntungan yang diterima terdakwa dari sejumlah proyek sebanyak Rp 27 miliar.

    Lihat: Sekjen PAN Menolak Komentari Kasus Bupati Lampung Selatan

    Ketiga, KPK juga mendakwa Zainudin telah menerima gratifikasi dengan total Rp 7,1 miliar dari PT Baramega Citra Mulia, PT Johnlin Baratama dan PT Citra Lestari Persada. Terakhir, KPK mendakwa adik kandung Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan itu telah melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 54,4 miliar.

    Menurut jaksa, Zainudin menggunakan dua rekening atas nama Gatoet Soeseno dan Sudarman untuk menyimpan uang yang diduga berasal dari korupsi. Dari dua rekening tersebut, dia kemudian membelanjakan uang tersebut untuk membeli kendaraan, tanah serta bangunan atas nama orang lain.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.