Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mayoritas Pembaca Setuju Pengerjaan Jalan Trans Papua Dilanjutkan

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Sejumlah keluarga korban penembakan di Kabupaten Nduga Papua, Emanuel B.B Naektias menyambut kedatangan jenazah Emanuel di Terminal Kargo Bandara El Tari Kupang, NTT, 8 Desember 2018. Emanuel merupakan satu dari 20 korban penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua, yang bekerja sebagai Kepala Pelaksana Pekerjaan Jembatan Jalan Trans Papua di PT. Istaka Karya. ANTARA
Sejumlah keluarga korban penembakan di Kabupaten Nduga Papua, Emanuel B.B Naektias menyambut kedatangan jenazah Emanuel di Terminal Kargo Bandara El Tari Kupang, NTT, 8 Desember 2018. Emanuel merupakan satu dari 20 korban penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua, yang bekerja sebagai Kepala Pelaksana Pekerjaan Jembatan Jalan Trans Papua di PT. Istaka Karya. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mayoritas pembaca Tempo menilai aksi teror yang dilakukan kelompok separatis di Papua tidak boleh menghentikan pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah Trans Papua, yang sedang berjalan di sana.

Baca:

Pasca-Penyerangan, TNI akan Buka Akses Terisolir di Papua

 

Seperti diberitakan, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya menangkap 28 pekerja PT Istaka Karya. 19 orang tewas ditembak dalam penyerangan yang terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, pada Ahad, 2 Desember 2018. Saat itu, para pekerja sedang mengerjakan pembangunan Kali Yigi dan Kali Aurak

Kasus ini mendapat perhatian cukup besar dari para pembaca Tempo.co dengan total 1.159 orang pembaca mengikuti jajak pendapat. Jajak pendapat ini digelar pada 10 – 17 Desember 2018.

Dari jumlah ini, 954 responden atau sekitar 82 persen menilai kasus penyerangan kelompok bersenjata tidak boleh menghentikan pengerjaan proyek infrastruktur. Namun, ada 192 pembaca atau sekitar 17 persen menjawab pengerjaan proyek itu sebaiknya dihentikan. Dan 13 orang atau sekitar 1 persen mengaku tidak tahu.

Baca:

 
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

 Seperti diketahui, pemerintah sedang mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan Trans Papua sepanjang 4.600 kilometer. Pengerjaan proyek ini terbagi dua yaitu pembangunan Trans Papua sepanjang 3.500 kilometer. Dan 1.100 kilometer merupakan jalan perbatasan. Dari jumlah ini, pembangunan jalan Trans Papua yang belum ditembus sepanjang 945 kilometer dan 286 kilometer untuk jalan perbatasan.

Baca: Penyerangan di Papua, Nasib 5 Pekerja Istaka Karya Belum Jelas

Ruas jalan Wamena – Wamugu, yang menjadi lokasi peristiwa penembakan para pekerja dari Istaka Karya, memiliki panjang 278 kilometer. Untuk pembangunan jalan segmen lima ini, pemerintah akan membangun 35 jembatan. Proyek ini dikerjakan oleh PT Istaka Karya, yang merupakan salah satu perusahaan milik negara, dan direncanakan rampung pada Desember 2019

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha (RPU) Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, menjelaskan proyek tersebut akan dilanjutkan dengan jaminan peningkatan keamanan sesuai arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Presiden.

Baca:

 

"Kita sudah membuat kesepakatan dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengawal keamanan di kawasan itu," kata Aloysius saat menanti kedatangan jenazah korban penembakan KKB Papua di Lanud Hasanuddin, Jumat, 7 Desember 2018 terkait pembangunan Trans Papua

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

20 jam lalu

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo Angkat 13 Perwira Tinggi Polri dalam Upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, 9 Diantaranya Kepala BNN Daerah Maluku, Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Jumat, 17 November 2023. Dokumen Polri.
Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

Pada 15 November lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga menaikkan pangkat 13 Perwira Tinggi Polri yang bekerja di luar struktur Polri.


Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

Kemendikbudristek sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap 33 perguruan tinggi yang diduga terlibat TPPO berkedok ferienjob.


Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

1 hari lalu

Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri menemukan kelangkaan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Bangka Belitung.


Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

Menko PMK Muhadjir Effendy beranggapan tidak ada yang salah dari program kerja magang ferienjob.


Antisipasi Arus Mudik Lebaran, Polri Bentuk Tim Urai Kemacetan di Polda Banten hingga Polda Jatim

1 hari lalu

Kakorlantas Polri Aan Suhanan (tengah) memperlihatkan knalpot bising sitaan di Mapolrestabes Bandung, Kamis, 11 Januari 2024. Polisi akan terus melakukan razia knalpot bising sampai 20 Januari 2024. TEMPO/Prima mulia
Antisipasi Arus Mudik Lebaran, Polri Bentuk Tim Urai Kemacetan di Polda Banten hingga Polda Jatim

Kakorlantas Polri memberikan 500 unit sepeda motor untuk mendukung sub satgas urai kemacetan pada saat arus mudik Lebaran 2024.


Angka Kecelakaan Lalu Lintas Melonjak, Polri Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

1 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Angka Kecelakaan Lalu Lintas Melonjak, Polri Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Polri mencatat jumlah korban meninggal akibat kecelakaan mencapai 54 orang, sedangkan korban luka berat sebanyak 70 orang.


Gangguan Kamtibmas pada 24-25 Maret Meningkat 84,98 Persen, Polri Sebut Didominasi Curat dan Narkotika

1 hari lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (19/1/2024). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Gangguan Kamtibmas pada 24-25 Maret Meningkat 84,98 Persen, Polri Sebut Didominasi Curat dan Narkotika

Polisi mencatat ada lima aksi kriminal yang mendominasi gangguan kamtibmas.


TNI Sediakan Kapal Perang untuk Mudik Tujuan Semarang dan Surabaya

2 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 dan Pilkada Serentak tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
TNI Sediakan Kapal Perang untuk Mudik Tujuan Semarang dan Surabaya

TNI menyediakan kapal laut jenis landing platform dock (LPD) yang bisa menampung 500 pemudik termasuk sepeda motor.


Mudik Lebaran 2024, Polri Bakal Cek Jalur Banten hingga Jawa Timur

2 hari lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan arus mudik di Bandara Soekarno Hatta, Rabu, 19 April 2023. Foto Humas Polri
Mudik Lebaran 2024, Polri Bakal Cek Jalur Banten hingga Jawa Timur

Polri memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2024 akan terjadi pada Jumat, 5 April 2024 atau hari terakhir kerja sebelum cuti bersama Idul Fitri.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.