Jokowi Serahkan 92 SK Perhutanan Sosial di Jambi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi meresmikan Pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan GLF 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 September 2018. Tujuan pelibatan masyarakat setempat adalah mewujudkan keadilan dalam sektor agraria. TEMPO/Subekti

    Presiden Jokowi meresmikan Pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan GLF 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 September 2018. Tujuan pelibatan masyarakat setempat adalah mewujudkan keadilan dalam sektor agraria. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan 92 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada masyarakat Kota Jambi. Penyerahan surat itu dilangsungkan di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, pada Ahad, 16 Desember 2018.

    Baca: Gerilya Kubu Prabowo Gerogoti Suara Jokowi di Jawa Tengah

    Jokowi menuturkan, surat keputusan itu dibagikan kepada sekitar 8.165 kepala keluarga (KK). "Artinya satu KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini gede," ujarnya seperti dilansir keterangan tertulis.

    Surat pengelolaan lahan yang diserahkan kepada masyarakat Jambi itu terdiri dari sebanyak 15 unit SK Hutan Desa seluas 42.667 hektare untuk 553 KK, dan 38 unit SK Hutan Kemasyarakatan seluas 18.870 hektare untuk 3.922 KK.

    Pemerintah juga membagikan 33 unit SK Hutan Tanaman Rakyat seluas 28.998,61 hektare untuk 3.411 KK, serta 6 unit SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan seluas 1.461,93 hektare untuk 279 KK.

    Dengan SK tersebut, masyarakat diberi hak mengelola lahan selama 35 tahun. Jokowi mengingatkan agar masyarakat penerima memanfaatkan lahannya untuk digarap dan ditanami dengan baik. Jika tidak digarap, baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat, SK tersebut akan dicabut. "Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga," ujarnya.

    Baca: Jokowi Pastikan Tunjangan Kinerja Babinsa Cair Pekan Depan

    Jokowi mengatakan, pemerintah menyerahkan keputusan mengelola lahan kepada masyarakat. Tak masalah jika lahan tersebut akan ditanami kopi hingga sawit.

    Namun khusus sawit, dia mengingatkan bahwa produksi Indonesia saat ini sudah sangat besar. Produksinya sekitar 42 juta ton per tahun dari 13 juta hektare lahan. Jika produksinya semakin bertambah, bukan tidak mungkin harganya juga akan jatuh. Terlebih lagi ada penolakan dari Eropa.

    "Sekarang untuk sawit saya beritahu, ada penolakan dari Uni Eropa. Di sana menanam juga yang mirip sawit, bukan sawit tapi. Minyaknya mirip-mirip, minyak bunga matahari di Prancis," ujarnya.

    Dia mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam memilih komoditas yang akan ditanam dan tidak hanya berfokus pada sawit. Ia memberi contoh nilam yang biasa digunakan sebagai minyak untuk parfum dan kosmetik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.