Rumah Gerakan 98 Deklarasikan Lawan Orde Baru dan Tolak Prabowo

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard AM Haloho berorasi saat deklarasi Lawan Orde Baru di Gedung Joang 45, Jakarta, Ahad, 16 Desember 2018.  Rumah Gerakan 98 menyatakan menolak bahaya laten Orde baru yang dianggap kembali mengisi kancah politik nasional. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard AM Haloho berorasi saat deklarasi Lawan Orde Baru di Gedung Joang 45, Jakarta, Ahad, 16 Desember 2018. Rumah Gerakan 98 menyatakan menolak bahaya laten Orde baru yang dianggap kembali mengisi kancah politik nasional. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Massa yang mengatasnamakan diri sebagai organisasi Rumah Gerakan 98, mendeklarasikan “Lawan Orde Baru” di Rumah Joang 45, Jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 16 Desember 2018. Mereka menyatakan menolak nilai-nilai Orba, dan menyatakan tidak mendukung Prabowo Subianto.

    Menurut mereka, Pilpres 2019 menjadi momentum bagi kelompok elite politik pendukung Orba kembali ke ruang publik sehingga merasa perlu untuk menyatakan sikap. “Kami merasa perlu menyingsingkan lengan baju, kami ingatkan rakyat dan elite politik untuk tidak sekali-kali kembali kepada Orba,” kata Ketua Umum Rumah Gerakan 98 Bernard Haloho, di lokasi acara, Ahad, 16 Desember 2018.

    Baca: Basarah Tegaskan Soeharto dan Orde Baru ...

    Bernard sebelumnya tidak mengatakan siapa yang dimaksudnya sebagai elite politik dengan nilai-nilai Orde Baru. Ia hanya mengatakan tokoh ini berpotensi memegang jabatan formal tertinggi di Republik Indonesia.

    Namun ketika ditanya apakah Prabowo Subianto, ia menjawab tegas “Jelas! Jelas Prabowo Subianto,” ujar Bernard di Rumah Gerakan 98, yang diklaimnya sebagai tempat berkumpulnya aktivis 1998 yang meruntuhkan rezim Presiden Soeharto kala itu.

    Baca: Cerita Prabowo: Dulu Melawan Orde Baru ...

    Menurut dia, Prabowo harus bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukannya pada masa kepemimpinan Soeharto itu.  Salah satunya kasusnya, kata Bernard, adalah penculikan aktivis. “Dia harus bertanggung jawab dulu terhadap peristiwa masa lalu.”

    Ia yakin bila Prabowo terpilih menjadi presiden, di bawah kepemimpinan Prabowo Indonesia nantinya akan digiring kembali seperti era Orde Baru. Ia bertekad akan terus mengkampanyekan gerakan anti Orde Baru ini di banyak kota.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.