Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Di Jambi, Jokowi Janjikan Kenaikan Tunjangan Kinerja Babinsa

image-gnews
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi proyek pembangunan jalan tol di Desa Bintang, Kabaupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat 14 Desember 2018. ANTARA FOTO/Ampelsa
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi proyek pembangunan jalan tol di Desa Bintang, Kabaupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat 14 Desember 2018. ANTARA FOTO/Ampelsa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan tunjangan operasional dan kinerja kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) di seluruh Indonesia. Menurut  Jokowi, kenaikan tunjangan untuk Babinsa itu melonjak karena tiap kali ke desa ada yang memberitahunya. “Pak Presiden, tunjangan operasionalnya masih kurang banget, jauh Pak, kalau dibandingkan dengan babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Polri)," ujar Presiden di Jambi, Ahad, 16 Desember 2018.

Presiden menyampaikan hal itu dalam acara pengarahan kepada Babinsa Kodam II/Sriwijaya, Kodam Iskandar Muda, dan Kodam I/Bukit Barisan. Kegiatan itu dilaksanakan di Balairung Pinang Masak Universitas Jambi, Kota Jambi. "Jangan dipikir saya tidak dengar," kata Jokowi.

Baca: Dari Aceh, Jokowi Berkunjung ke Riau Malam Ini

Tunjangan kinerja itu pun besar karena dirapel mulai Juli 2018. Kenaikan tunjangan kinerja sebenarnya diberikan sejak Juli 2018. Namun terkendala prosedur keuangan yang ruwet. “Tapi tadi sudah disampaikan Panglima TNI dipastikan akan saudara-saudara terima di minggu depan ini," ungkap Presiden.

Tunjangan Babinsa, kata Presiden, tergolong besar. Bintara mendapat Rp1 juta. “Kalau dirapel Juli sampai Desember kan tambahannya Rp 6 juta, benar ya?” Tunjangan itu diharapkan bisa ditabung  karena di desa-desa semuanya masih murah. Janji Presiden itu disambut tepuk tangan 3.316 orang Babinsa dari wilayah Kodam II/Sriwijaya

Saat ini tunjangan Babinsa berkisar antara Rp900 ribu hingga Rp 1,2 juta. “Atas nama seluruh prajurit TNI saya ucapkan terima kasih kenaikan tunjangan kinerja atau remunerasi ini," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Baca: Bertemu Jokowi Lagi, Nyak Sandang Cerita soal ...

Besaran kenaikan tunjangan kinerja rata-rata naik dari 51 persen. Menurut Panglima, proses administrasi kenaikan tunjangan itu sudah selesai di Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan sehingga diharapkan pada 17 Desember 2018 sudah dapat diterima oleh para prajurit. "Kenaikan tunjangan kinerja ini kebahagiaan tersendiri bagi para prajurit yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerjanya."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain Panglima TNI, acara itu juga dihadiri Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, KSAD Jenderal Andika Perkasa, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar, Kapolda Jambi Irjen Muchlis A.S dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan serta pejabat terkait lainnya.

Baca: Salah Satu Alasan Venna Melinda Pindah ...

Kunjungan ke Kodam Sriwijaya merupakan salah satu rangkaian acara Jokowi di Jambi. Sebelumnya, Presiden mengunjungi Provinsi Aceh dan Riau. Dalam rilisnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan Jokowi dan Ibu Negara Iriana akan menuju Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi. Presiden akan menghadiri acara Penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial.

Jokowi juga dijadwalkan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Halaman Kantor Gubernur Jambi, Kota Jambi.

Setelahnya, Jokowi akan kembali ke Jakarta pada sore hari nanti menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Bandar Udara Sultan Thaha, Kota Jambi.

 
ANTARA | VINDRY FLORENTIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

31 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

kesempatan itu bisa digunakan Presiden Jokowi untuk membela diri dan membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kecurangan yang dituduhkan.


Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

7 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

8 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

10 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

12 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

12 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

12 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.