Putusan Inkrah, Kemendagri Akan Berhentikan Zumi Zola

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi terdakwa kasus suap dan gratifikasi Provinsi Jambi, Zumi Zola usai mengikuti sidang pembacaan amar putusan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 6 Desember 2018. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. TEMPO/Imam Sukamto

    Ekspresi terdakwa kasus suap dan gratifikasi Provinsi Jambi, Zumi Zola usai mengikuti sidang pembacaan amar putusan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 6 Desember 2018. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Otonomi Daerah akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi terkait putusan hakim yang sudah inkrah dalam kasus yang menjerat Zumi Zola. Langkah tersebut diambil Kemendagri sebagai tindak lanjut atas informasi media bahwa jaksa KPK tidak akan melakukan banding dalam kasus Zumi Zola.

    Baca juga: Dituntut 8 Tahun Penjara, Zumi Zola: Saya Hormati Tuntutan Jaksa

    "Selanjutnya, pemprov Jambi dan atau Menteri Dalam Negeri menyampaikan dokumen usulan pemberhentian ZZ (Zumi Zola) kepada Presiden dengan melampirkan salinan atau petikan putusan pengadilan yang sudah incraht sebagai dasar permohonan diterbitkannya Keppres tentang pemberhentian ZZ," kata Juru bicara Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, dalam siaran persnya, Sabtu, 15 Desember 2018.

    Setelah Ketentuan Presiden (Keppres) diterbitkan dan diterima Pemprov dan DPRD Jambi, maka DPRD Jambi akan melakukan rapat Paripurna dengan tiga agenda.

    "Yaitu pemberhentian Zumi Zola sebagai gubernur, mengusulkan pengangkatan wagub Jambi sebagai gubernur Jambi, dan mengusulkan pemberhentian wagub," ujar Bahtiar.

    Bahtiar juga mengatakan Berita Acara dan Risalah Rapat Paripurna DPRD menjadi lampiran surat DPRD Jambi kepada Presiden melalui Mendagri. Setelah itu, kata dia, Mendagri meneruskan usulan DPRD Jambi tersebut kepada Presiden untuk diterbitkan Kepres pengangkatan wagub menjadi gubernur definitif.

    Baca juga:  1.211 Halaman, Berkas Tuntutan Zumi Zola Menggunung di Meja Jaksa

    "Setelah itu setneg/setkab/setpres mengagendakan jadwal pelantikan wagub yg saat ini Plt menjadi Gubernur Jambi sampai berakhirnya sisa masa jabatannya," tutur dia.

    Bahtiar mengatakan dasar hukum dari prosedur ini adalah pasal 78 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda dan pasal 173 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.