Jokowi Sebut Riau Paling Diuntungkan Proyek Tol Trans Sumatera

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo mengenakan baju tradisional Melayu saat menyapa warga di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu 15 Desember 2018. Presiden Joko Widodo menerima gelar adat Datuk Sri Setia Amanah Negara dari Lembaga Adat Melayu Riau, yang berarti pemimpin puncak yang bercahaya, setia dan amanah penuh dalam mengayomi rakyatnya. ANTARA FOTO/FB Anggoro

    Presiden Joko Widodo mengenakan baju tradisional Melayu saat menyapa warga di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu 15 Desember 2018. Presiden Joko Widodo menerima gelar adat Datuk Sri Setia Amanah Negara dari Lembaga Adat Melayu Riau, yang berarti pemimpin puncak yang bercahaya, setia dan amanah penuh dalam mengayomi rakyatnya. ANTARA FOTO/FB Anggoro

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Provinsi Riau mendapat keuntungan paling banyak dari pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Tol tersebut menghubungkan Lampung hingga Aceh.

    Baca juga: Berkunjung ke Aceh, Jokowi Bertemu Lagi dengan Nyak Sandang

    "Malam-malam saya hitung-hitung, ini yang dapat keuntungan paling banyak siapa? Ternyata adalah Provinsi Riau," kata Jokowi di Balai LAM Riau, Pekanbaru, Sabtu, 15 Desember 2018.

    Jokowi mengatakan, Provinsi Riau sangat diuntungkan karena lokasinya yang strategis. Wilayah itu menjadi poros Trans Sumatera yang menghubungkannya dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Baca juga: Jokowi Minta Tol Trans Sumatera Selesai Sebelum Asian Games 2018

    Pemerintah berencana membangun Trans Sumatra dengan total jaringan mencapai 2.700 kilometer. Jokowi menargetkan, proyek itu akan rampung pada 2024.

    Jokowi mengatakan, proyek ini sebelumnya diragukan banyak pihak. "Banyak yang tidak percaya bahwa jalan tol Trans Sumatra ini bisa diselesaikan," katanya. Namun dia optimistis target itu bisa dicapai dengan dukungan semua pihak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.