Kubu Prabowo Minta Pemantau Internasional Awasi Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kanan, Anggota BPN Prabowo-Sandi Ferry Juliantono, Direktur Perludem Titi Anggraini, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Direktur Kampanye Timses Jokowi-Ma'ruf Benny Rhamdani, dan Pengamat Politik Gun Gun Heriyanto dalam acara diskusi Polemik di bilangan Menteng, Jakarta pada Sabtu, 15 Desember 2018. Dewi Nurita/TEMPO

    Dari kanan, Anggota BPN Prabowo-Sandi Ferry Juliantono, Direktur Perludem Titi Anggraini, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Direktur Kampanye Timses Jokowi-Ma'ruf Benny Rhamdani, dan Pengamat Politik Gun Gun Heriyanto dalam acara diskusi Polemik di bilangan Menteng, Jakarta pada Sabtu, 15 Desember 2018. Dewi Nurita/TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi mendorong agar penyelenggara pemilu banyak mendatangkan pemantau internasional mengawasi pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Anggota BPN Prabowo - Sandi Ferry Juliantono mengatakan, hal tersebut diperlukan untuk meminimalisir potensi kerusuhan akibat kurang maksimalnya pengawasan pemilu.

    Baca juga: Sudirman Said: Jawa Tengah Tak Boleh Dikangkangi Kelompok Korupsi

    "Kami hargai pengawas di dalam negeri, tapi kita harus terbuka agar institusi pengawas internasional bisa ikut melakukan pemantauan pemilu. Makin banyak yang memantau, akan meminimalisir potensi kecurangan kerawanan sosial dan kerusuhan akibat kurang maksimalnya pengawasan dalam pemilu," ujar Ferry dalam acara diskusi Polemik di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 15 Desember 2018.

    Ferry mengkritik, selama ini kinerja para pengawas pemilu masih sebatas pengumuman pelanggaran secara seremonial dan simbolik dan kurang terlihatnya pemberian sanksi atas pelanggaran-pelanggaran kampanye.

    Menanggapi keinginan kubu Prabowo itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, banyaknya pemantau dari luar negeri untuk mengawasi pemilu tersebut merupakan hal yang baik. "Sejak pemilu 1999, pengawas pemilu dari luar selalu hadir. Kami mendukung," ujar Titi Anggraini di lokasi yang sama.

    Baca juga: Timses Jokowi Tak Goyah di Jateng: Merah, Kuning, Hijau, Kuat

    Asalkan, ujar Titi, kehadiran para pemantau internasional itu tidak dimaknai sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemantau pemilu di dalam negeri. Sejak 1999, pemantau pemilu internasional memang diperbolehkan masuk ke Indonesia. Bahkan, dalam pemilihan kepala daerah sekalipun, Badan Pengawas Pemilu membuka program Electoral Studies Program untuk pengawasan Pilkada 2018 silam.

    Program ini diikuti oleh perwakilan penyelenggara pemilu internasional. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antar penyelenggara pemilu. Serta diharapkan dapat berbagi informasi terkait kepemiluan di masing-masing negara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.