Dinas Dukcapil Sumenep Bakar 51 Ribu E-KTP Rusak

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa e-KTP yang sudah tercetak pada acara Nusantara Expo 2017 di TMII, Jakarta, 20 Oktober 2017. Dalam kegiatan ini, warga yang memiliki KTP rusak, hilang blanko, atau KTP hilang, dapat langsung memiliki e-KTP dengan membawa sejumlah persyaratan. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Petugas memeriksa e-KTP yang sudah tercetak pada acara Nusantara Expo 2017 di TMII, Jakarta, 20 Oktober 2017. Dalam kegiatan ini, warga yang memiliki KTP rusak, hilang blanko, atau KTP hilang, dapat langsung memiliki e-KTP dengan membawa sejumlah persyaratan. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Sumenep - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memusnahkan 51 ribu lembar e-KTP. Pemusnahan dipusatkan di halaman kantor Dispendukcapil, Jumat, 14 Desember 2018.

    Baca: Kemendagri Terbitkan Surat Edaran untuk Membakar E-KTP Rusak

    Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, Wahasah, mengatakan puluhan ribu e-KTP itu dimusnahkan karena rusak. Penyebab rusak umumnya berupa salah ketik nama, salah alamat, atau karena ada permohonan pindah alamat. "E-KTP yang dimusnahkan itu akumulasi sejak tahun 2012," kata dia.

    Selain alasan teknis itu, Wahasah mengakui pemusnahan juga untuk mencegah e-KTP yang tidak layak pakai itu disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya. Seperti yang terjadi di Jakarta, ada ribuan e-KTP terbuang di Duren Sawit. "Dulu, lembar e-KTP yang rusak itu digunting, tapi sekarang harus dibakar," ungkap dia.

    Baca: Kasus E-KTP Terbuang, Polri Dalami Keterangan Petugas Kecamatan

    Pembakaran ini sejalan dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri menerbitkan mengenai tata cara pemusnahan e-KTP yang rusak. Dalam surat edaran Nomor 470.13/11176/SJ itu, Kemendagri memerintahkan agar e-KTP yang sudah dimusnahkan dengan cara dibakar.

    Baca: Kasus E-KTP Terbuang, Polri Dalami Keterangan Petugas Kecamatan

    "Dalam rangka tertib administrasi dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, kewaspadaan dalam sistem administrasi kependudukan, serta untuk menghindari penyalahgunaan KTP-el (e-KTP) yang rusak atau invalid," seperti dikutip dari surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo, pada Kamis, 13 Desember 2018.

    Dalam surat itu Hadi memerintahkan kepada seluruh bupati atau wali kota untuk menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan dan pemusnahan e-KTP rusak atau invalid dalam proses pelayanan di wilayah kerja masing-masing.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?