Alasan Jokowi Enggan Manjakan Rakyat dengan Subsidi Besar-besaran

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung melihat dua foto Presiden Jokowi karya fotografer Professional, Darwis Triadi dalam peluncuran buku Jokowi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018. Tempo/Vindry Florentin

    Pengunjung melihat dua foto Presiden Jokowi karya fotografer Professional, Darwis Triadi dalam peluncuran buku Jokowi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa ia tak mau memanjakan rakyat Indonesia dengan memberikan subsidi secara besar-besaran.

    Baca juga: Tim Jokowi Atur Energi Kampanye Ma'ruf Amin

    "Tidak selalu proses pembangunan menyenangkan. Ada proses kadang pahit, kadang sakit, ada proses kadang suatu saat memetik buahnya. Jangan sampai kita didik masyarakat ini gampang merasakan hal-hal yang seneng," kata Jokowi dalam peluncuran buku autobiografi Jokowi Menuju Cahaya di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018.

    Jokowi mengatakan, ibarat membangun sebuah rumah dibutuhkan fondasi atau pilar yang kokoh. Begitu pun dalam membangun Indonesia menjadi negara yang besar dibutuhkan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan reformasi struktural pemerintahan agar bisa berkompetisi dengan negara lain. Untuk mendapatkan pilar yang kokoh, kata Jokowi, maka prosesnya tidak lah instan.

    "Tapi dalam proses seperti ini kadang bisa kita sakit, kadang bisa pahit, ya itu proses yang tidak instan. Karena ini pilar membangun sebuah rumah itu, tahapan seperti itu," ujarnya.

    Menurut Jokowi, sangat mudah jika ingin membuat rakyat cepat senang yaitu memberikan subsidi dan bantuan sosial sebesar-besarnya. Tetapi, kata dia, tanpa melalui kesulitan dan kesusahan justru tidak akan membentuk kekokohan pada masyarakat. Sebab, kata dia, ada gelombang ekonomi dan politik.

    Baca juga: Jokowi Naikkan Anggaran PKH Jadi Dua Kali Lipat

    Bangsa Indonesia, menurut Jokowi, bisa menjadi bangsa besar dan kokoh jika pernah merasakan kesulitan dan kesusahan dalam proses pembangunan. "Beda soal kalau kita memanjakan. Terkena gelombang sedikit, terseret gelombang tadi. Itu bedanya. Yang susah pahit dengan dimanjakan bedanya di situ," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.