TEMPO.CO, Jakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 15,6 juta kepala keluarga miskin menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). "Kalau ini nanti sudah mapan di 2020, saya ingin agar yang masuk dalam kotak keluarga miskin kurang lebih 15,6 juta semuanya harus mendapat PKH," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam jambore sumber daya PKH di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018.
Sejak 2015, jumlah penerima bantuan naik secara bertahap dari 3,5 juta keluarga menjadi 6 juta keluarga pada 2016, kemudian menjadi 6,2 juta keluarga pada 2017. Pada 2018, penerima bantuan naik menjadi 10 juta keluarga. Angka tersebut tidak berubah pada 2019.
Baca: Jokowi Naikkan Anggaran PKH Jadi Dua Kali Lipat
Dengan semakin banyaknya keluarga yang diberikan PKH, Jokowi mengatakan bahwa tugas pendamping PKH akan makin berat. Para pendamping harus memastikan keluarga penerima bantuan bisa meloncat ke level lebih tinggi.
Karena itu, Jokowi meminta agar pendamping PKH memperhatikan validasi data. "Betul-betul tolong dilihat. Penting banget. Bahwa yang menerima itu memang yang berhak. Kebenaran data itu penting sekali," katanya.
Menurut Jokowi pendamping PKH juga harus memastikan penyaluran bantuan sampai di tangan penerima. Sebab, kata dia, jumlah anggaran PKH sangat besar. Tahun ini, pemerintah menganggarkan sebesar Rp 18 triliun untuk PKH. Sedangkan tahun depan angkanya naik hampir dua kali lipat menjadi Rp 34 triliun. "Tahun depannya lagi enggak tahu melompat berapa lagi," kata dia.
Simak: Jokowi: Kirim Pendamping Program Keluarga Harapan ke Mancanegara
Jokowi sendiri akan habis masa jabatannya pada 2019 dan sedang berupaya mencalonkan diri untuk periode 2019-2024. Terkait rencana menargetkan 15,6 juta keluarga penerima PKH di 2020, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tak ada urusannya dengan politik.
"Itu urusan lain. Biasa, seorang perencana. Pemerintah merencanakan. Kalian tahu enggak, sekarang ini kita mulai bahas 2020. Sekarang ini, pemerintah, Januari mulai bahas anggaran 2020. Itu biasa pemerintahan ini, bukan hanya Pak Jokowi. Siklus, enggak ada politiknya," kata Agus.