Kata Sandiaga Soal Isu HAM dalam Visi Misi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon wakil presiden Sandiaga Uno melihat poster bernada penolakan terhadap dirinya saat berkampanye di Labuhanbatu, Sumatera Utara, Selasa, 11 Desember 2018. Foto: Istimewa

    Calon wakil presiden Sandiaga Uno melihat poster bernada penolakan terhadap dirinya saat berkampanye di Labuhanbatu, Sumatera Utara, Selasa, 11 Desember 2018. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengatakan visi dan misinya dengan calon presiden Prabowo Subianto masih mungkin ditambah apabila dirasa kurang, termasuk soal isu HAM yang dinilai belum masuk dalam fokus visi dan misi pasangan itu.

    Baca juga: Sandiaga Berencana Pindahkan Markas Pemenangan ke Jawa Tengah

    "Kami terus, ini visi dan misinya bergerak terus semua akan kami tampung," kata Sandiaga ditemui wartawan usai menghadiri acara penghargaan di Jakarta, Rabu malam, 12 Desember 2018.

    Ia menyebut untuk finalisasi visi dan misi akan dilakukan badan pemenangan nasional saat debat capres dan cawapres.

    "Nanti direktorat materi dan direktorat debat melakukan finalisasi materi tersebut. Seandainya ada yg kurang akan ditambahkan," ucap pengusaha muda itu.

    Sebelumnya, Indonesian Legal Roundtable (ILR) mendorong calon presiden-wakil presiden yang akan bersaing dalam Pemilihan Presiden 2019 memasukkan isu HAM sebagai prioritas dalam visi dan misinya.

    Peneliti ILR Erwin Natosmal Oemar mengatakan baik capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto - Sandiaga Uno belum memasukkan HAM dalam upaya penguatan prinsip negara hukum dan untuk mencapai tujuan dasar bernegara.

    Baca juga: Sandiaga Sebut Pilpres seperti Basket: Kalah Dulu Menang Kemudian

    "Ada waktu sebelum 9 Januari 2019, para capres-cawapres masih punya kesempatan untuk memperbaiki dan menurunkan visi dan misi yang telah disampaikan saat pendaftaran," ucap Erwin.

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun menyoroti belum adanya komitmen untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam visi dan misi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.