TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial menyelenggarakan jambore sumber daya program keluarga harapan (PKH) tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018. "Ini dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia PKH di daerah. Mereka menjadi salah satu faktor penentu dari kesuksesan PKH dalam memerangi kemiskinan dan kesenjangan sosial Indonesia," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.
Baca juga: Pemerintah Luncurkan Kartu Identitas Disabilitas
Agus mengatakan tujuan kegiatan jambore yang diikuti 598 peserta ini untuk melakukan sosialisasi arah kebijakan pemerintah pusat, mendidik sumber daya manusia (SDM) PKH berperilaku santun, memiliki integritas, dan profesional dalam mengemban tugas. SDM PKH juga diharapkan mampu bekerja bersama masyarakat dan tampil sebagai role model dalam pembangunan sosial di wilayah kerja masing-masing.
Dalam sambutannya, Agus juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa PKH telah menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2018, dari sebelumnya hanya 3,5 juta KPM di 2015.
PKH, kata Agus, memiliki tujuan mengurang kemiskinan dan kesenjangan, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, meningkatkan akses layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial, mendorong perubahan perilaku hidup sehat dan pendidikan berkelanjutan. Selain itu, program tersebut untuk mendorong inklusi keuangan masyarakat kurang mampu dan mendorong KPM hidup mandiri.
Baca juga: Menteri Sosial Agus Gumiwang: Daftarkan Anggota Keluarga Difabel
Untuk mendorong dan memastikan suksesnya program keluarga harapan, Agus sudah menugaskan SDM PKH dari pusat hingga daerah sebanyak 39.700 orang. Mereka tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. SDM PKH di daerah terdiri dari koordinator regional, wilayah, kabupaten kota, pekerja sosial supervisor, pendamping sosial, asisten pendamping sosial, dan aplisator pangkalan data.
Menurut Agus, kegiatan jambore ini juga untuk menanamkan nilai kebhinekaan dan Pancasila kepada para SDM PKH. Ia juga berharap mereka memiliki keterampilan dalam komunikasi, mengorganisasi potensi masyarakat, dan membantu upaya penanganan pengaduan yang muncul.
Agus mengatakan, keberadaan PKH merupakan wujud dari komitmen dan keseriusan tinggi dari Jokowi dalam memerangi kemiskinan. Tanpa komitmen dan political will yang tinggi, kata dia, jangkauan dan anggaran PKS tidak akan sebesar seperti saat ini. "Komitmen yang tinggi dari Bapak Presiden harus dibarengi dengan etos kerja tinggi dari teman-teman sekalian. Kita rapatkan barisan dan bersatu bersama Pak Jokowi dalam membangun masyarakat tangguh menuju Indonesia yang lebih maju," kata dia.
