Tjahjo Kumolo : E-KTP Tercecer Tak Ada Hubungannya dengan Pemilu

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo bersama pasangan Gubernur dan Wagub Kalimantan Timur serta Sumatera Selatan menjawab pertanyaan wartawan sebelum memasuki gedung KPK, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018. Koordinasi bersama pimpinan KPK tersebut digelar agar gubernur dan wagub yang baru dilantik itu mendapatkan pengarahan dari KPK untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di daerah yang mereka pimpin. TEMPO/Imam Sukamto

    Mendagri Tjahjo Kumolo bersama pasangan Gubernur dan Wagub Kalimantan Timur serta Sumatera Selatan menjawab pertanyaan wartawan sebelum memasuki gedung KPK, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018. Koordinasi bersama pimpinan KPK tersebut digelar agar gubernur dan wagub yang baru dilantik itu mendapatkan pengarahan dari KPK untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di daerah yang mereka pimpin. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan permasalahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP tercecer yang kini mencuat tidak ada hubungannya dengan daftar pemilih tetap pemilu 2019. Sebabnya, DPT merupakan otoritas mutlak Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu.

    Baca : Blangko Bebas Beredar, E-KTP Palsu di Jalan Pramuka 30 Menit Jadi

    "Jadi masalah e-KTP hari ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan DPT pemilu," kata Tjahjo melalui keterangannya, Rabu, 12 Desember 2018.

    Ia menuturkan kewenangan Kemendagri hanya sebatas memberikan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu sesuai amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Data tersebut telah diserahkan Kemendagri sejak 17 September 2017.

    Kemendagri, kata dia, tidak mempunyai kewenangan untuk mencapuri yang menjadi tanggung jawab KPU, terkait data pemilih. "Tugas pemerintah dan pemerintah daerah sesuai UU Pemilu hanya membantu saja. Yang menentukan DPT dan tahapan pemilu sepenuhnya wewenang penyelenggara pemilu.'

    Menurut Tjahjo, tidak tepat jika permasalahan e-KTP yang tercecer dikaitkan dengan pemilu. Masih menurut Tjahjo, tindakan membuang e-KTP itu merupakan tindak pidana yang tidak terkait dengan pemilu.

    "Jumlah pemilih dan siapa-siapa yang terdaftar setiap TPS akan diumumkan oleh KPU dan bisa diakses oleh masyarakat," ujarnya, lalu menambahkan, "Jadi dengan mudah DPT bisa dilacak."

    Jika tiba-tiba ada orang mau datang, lalu mencoblos sembarangan, menurut dia, penyelenggara pemilu berhak menolaknya. Apalagi, kata dia, jumlah pemilih setiap TPS hanya maksimal 300 orang. Jadi masyarakat di TPS akan saling mengenal dan mengawasi kontestan, saksi-saksi, parpol, paslon, dan pengawas TPS.

    "Akan saling kontrol dan saling mengawasi. Jadi tidak benar asumsi-asumsi dan dugaan tersebut," ucapnya.

    Ia menjelaskan kecurangan dalam pemilu merupakan tindak pidana. Untuk itu, Tjahjo mengimbau agar masyarakat melawan racun demokrasi seperti politik uang, politisasi sara dan kampanye negatif. "Saya menegaskan mari kita tolak dan lawan siapa pun yang coba-coba melakukan kecurangan dalam pemilu."

    Simak berita tentang E-KTP hanya di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.