JK Minta Pembangunan Rumah Terdampak Gempa NTB Dipercepat

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Selembar foto di reruntuhan bangunan terdampak gempa bumi di Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Rabu, 22 Agustus 2018. BNPB mengatakan korban meninggal gempa Lombok mencapai 515 jiwa sejak rentetan bencana terjadi pada 27 Juli lalu. ANTARA/Ahmad Subaidi

    Selembar foto di reruntuhan bangunan terdampak gempa bumi di Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Rabu, 22 Agustus 2018. BNPB mengatakan korban meninggal gempa Lombok mencapai 515 jiwa sejak rentetan bencana terjadi pada 27 Juli lalu. ANTARA/Ahmad Subaidi

    TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia ingin pembangunan rumah segera usai.

    Menurut JK pemerintah sudah menggelontorkan dana pembangunan rumah rusak berat. "Dari Rp 50 juta sudah dikasih 50 persen. Sisanya akan diberikan lagi minggu depan," kata dia usai memimpin rapat tim satuan tugas penanggulangan bencana NTB dan Palu di kantornya, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018.

    Baca: Cerita Jokowi Bantuan Lombok Lama Cair Karena Banyak Prosedur

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengatakan terdapat sekitar 74 ribu rumah rusak berat yang harus dibangun kembali. Rumah tersebut berada di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Mataram, Sumbawa, dan Sumbawa Barat.

    Menurut Basuki rumah yang rusak dibangun sesuai permintaan masyarakat. Pemerintah menawarkan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), Rumah Instan Kayu (RIKA), Rumah Instan Konvensional (RIKO), dan Rumah Cetak Indonesia (RCI). Hingga 10 Desember 2018, terdapat 1.363 RISHA yang dibangun kelompok masyarakat dan individual. Sementara ada 236 RIKA, 517 RIKO, dan 8 RCI.

    Lihat: Setelah Gempa, Karyawan Dinas Pariwisata NTB Perlu Trauma Healing

    Sedangkan untuk penanganan fasilitas publik, seperti bangunan sementara, rehabilitasi, maupun konstruksi permanen berjalan dengan lebih lancar. Total fasilitas publik yang dilaporkan rusak mencapai 1.317 unit. Jumlahnya menyusut menjadi 1.233 unit setelah diverifikasi.

    Basuki menuturkan hingga 10 Desember 2018 terdapat 256 unit fasilitas publik yang sedang dikerjakan Kementerian PUPR. Sementara fasilitas publik yang masih dalam tahap pembangunan sebanyak 283 unit. Penanganan fasilitas publik juga dikerjakan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan swasta melalui CSR. Jumlahnya mencapai 694 unit.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.