Sekretaris Dinas Pendidikan Cianjur Tidak Tahu Ada OTT KPK

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Gedung KPK

    Ilustrasi Gedung KPK

    TEMPO.CO, Cianjur - Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Asep Saepurohman, mengatakan ada lima orang datang membawa kunci ruangan Kepala Dinas Pendidikan dan ruang Kepala Bidang SMP, Rabu 12 Desember 2018. Namun dia belum bisa memastikan apakah lima orang itu aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau bukan.

    "Saya hanya mendapat cerita dari beberapa orang staf soal kedatangan lima orang yang tidak dikenal membawa kunci ruangan kadis dan kabid. Mereka datang pagi-pagi, empat orang laki-laki dan satu orang perempuan," kata Asep.

    Baca: KPK Tangkap Tangan Bupati Cianjur

    Asep  mengaku tidak tahu-menahu ditangkapnya dua petinggi di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur itu terkait kasus apa. Namun dia membenarkan dua orang itu tidak terlihat sejak pagi hingga siang. Telepon seluler mereka juga tidak dapat dihubungi.

    "Mungkin saja ini aksi premanisme yang menimpa keduanya, mungkin saja kepolisian dan mungkin juga KPK. Saya masih melakukan koordinasi dengan staf terkait masalah ini," kata dia.

    Berdasarkan pantauan, sejak pagi hingga siang suasana di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Cianjur sepi. Ruangan Kepala Dinas Cecep Sobandi di lantai 2  dalam keadaan terkunci. Hal yang sama terlihat di ruangan Kabid SMP Rosidin, namun lampu dalam ruangan terlihat masih menyala.

    Simak: KPK Sebut OTT Bupati Cianjur Terkait Suap Anggaran Pendidikan

    Beberapa orang staf di ruangan itu terlihat hanya berbincang-bincang. Ketika sejumlah wartawan datang mereka langsung terdiam, seorang di antaranya mengatakan kalau kabid tidak terlihat sejak pagi.

    Sebelumnya, KPK membenarkan melakukan OTT di Kabupaten Cianjur. Dalam operasi senyap itu lembaga antirasuah menangkap penyelenggara negara di Cianjur.  "Benar ada giat (kegiatan) di Cianjur, tadi pagi setelah subuh, " ujar Agus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.