KPK Sebut OTT Bupati Cianjur Terkait Suap Anggaran Pendidikan

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif melihat lembaran uang dolar Singapura, yang dipegang penyidik, yang merupakan barang bukti hasil operasi OTT Kabupaten Bekasi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan tersangka yang diduga terkait dengan kasus perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi, salah satunya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif melihat lembaran uang dolar Singapura, yang dipegang penyidik, yang merupakan barang bukti hasil operasi OTT Kabupaten Bekasi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan tersangka yang diduga terkait dengan kasus perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi, salah satunya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar terkait dugaan suap anggaran pendidikan. KPK menduga suap untuk Irvan dikumpulkan dari para kepala sekolah di kawasan Cianjur.

    Baca: KPK Tangkap Tangan Bupati Cianjur

    "KPK menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian disetor ke Bupati," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, Rabu, 12 Desember 2018.

    KPK menangkap Irvan dalam OTT yang digelar pada Rabu subuh, 12 Desember 2018. KPK turut menangkap lima orang lainnya, termasuk kepala dinas, kepala bidang dan dari unsur Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan pihak lainnya.

    "Dari lokasi juga diamankan uang sekitar Rp 1,5 miliar yang diduga dikumpulkan dari kepala sekolah," kata Laode.

    KPK menyatakan menangkap Bupati Cianjur ini dilakukan setelah mendapatkan informasi akan ada penyerahan uang terkait anggaran pendidikan di Cianjur. Setelah pengecekan di lapangan, KPK menemukan bukti permulaan adanya dugaan pemberian suap untuk kepala daerah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.