Goenawan Mohamad Sarankan Pengajaran PMP Kedepankan Praktik

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Goenawan Mohamad usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama perwakilan budayawan Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, 11 Desember 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Goenawan Mohamad usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama perwakilan budayawan Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, 11 Desember 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Budayawan Goenawan Mohamad tal setuju jika pemerintah menghidupkan kembali Pendidikan Moral Pancasila (PMP) persis seperti era Orde Baru. Menurut dia, PMP model Orde Baru membosankan.

    Baca: JK Minta Kemendikbud Evaluasi Lagi soal Rencana Pelajaran PMP

    "Dulu itu pengajaran PMP itu begitu membosankan sehingga guru anak saya sampai bilang 'apa kalian enggak bosan'," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.

    GM, sapaan akrab Goenawan, menyarankan jika pemerintah ingin menghidupkan kembali PMP sebaiknya lebih mengedepankan praktik. Ia mencontohkan para pelajar bisa dilatih untuk menginap dengan masyarakat miskin dan bekerja dengannya.

    "Jadi kalau dikhotbahi, disuruh menghafal Pancasila itu berapa, itu cukup untuk Pak Jokowi saja untuk bagi-bagi sepeda," tuturnya.

    Menurut GM, penanaman nilai Pancasila penting untuk dilakukan. Alasannya saat ini timbul disparitas sosial yang tinggi.

    Baca: Pelajaran PMP Akan Dihidupkan Lagi, ID Republikan Beri Catatan

    Selain itu, saat ini banyak orang yang tidak mau menghargai orang lain karena fanatisme terhadap agama yang berlebihan. "Padahal inti Pancasila itu adalah peri kemanusiaan jangan mutlak, ketuhanan jangan mutlak, masing-masing saling tarik-menarik," ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan masih mengkaji rencana menghidupkan kembali PMP pada tahun depan. Menurut dia, PMP saat ini bakal berbeda saat diterapkan di Orde Baru.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.