Pemprov Jawa Barat Gelar Musabaqah Qira'atil Kutub

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemprov Jabar Gelar Musabaqah Qira'atil Kutub

    Pemprov Jabar Gelar Musabaqah Qira'atil Kutub

    INFO NASIONAL – Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menggelar Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) Tingkat Provinsi Jawa Barat 2018. Acara ini diharapkan bisa menumbuhkan minat generasi milenial untuk mempelajari kitab kuning.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum membuka MQK Jawa Barat 2018 di Balai Asri Pusdai, Jalan Diponegoro Nomor 63, Bandung, Senin malam, 10 Desember 2018. Uu didampingi Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dady Iskandar, pelaksana tugas Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat Sonny Samsu Adisudarma, serta Kepala Bidang Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat Abubakar Shidiq.

    Tak hanya menjadi ajang silaturahmi di antara pesantren, MQK juga diharapkan menumbuhkan minat generasi muda untuk mempelajari Kitab Kuning. Uu menilai generasi muda saat ini kurang tahu tentang pesantren juga kitab kuning.

    “Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan minat anak muda untuk belajar kitab kuning di Pesantren Salafiyah,” kata Uu seusai pembukaan.

    Acara yang digelar 10—13 Desember 2018 ini diikuti santri dari pesantren di 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Para pemenang tidak hanya mendapat uang pembinaan, tapi juga hadiah mobil, sepeda motor, serta paket umrah.

    Ada tiga kategori yang dipertandingkan, yaitu musabaqah tilawatil kutub, hafidzul kutub, juga pidato berbahasa Indonesia.

    Kitab kuning merupakan bagian dari literatur keilmuan Islam yang menyimpan warisan khazanah intelektual yang sangat kaya. Kitab ini membahas mulai persoalan yang mendasar hingga persoalan prinsipil, seperti dogma, hukum Islam, dan ketatanegaraan.

    Selain itu, di dalam kitab kuning, terdapat tradisi akademik yang sering kali menghadirkan berbagai pandangan berbeda, bahkan bertolak belakang. Setiap pandangan itu memiliki dasar argumennya masing-masing, kemudian muncul sebuah kesimpulan. Tradisi akademik seperti ini diyakini akan mampu menumbuhkan pandangan keagamaan yang moderat. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.