Penyebab Aktivis Kecewa JK Tidak Temui Korban HAM yang Berdemo

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) melantik 1.994 orang calon Muda Praja menjadi Muda Praja IPDN, di Lapangan Parade  Abdi Praja, Jatinangor, Sumedang, Jumat, 2 Nopember 2018. (dok Pemprov Jabar)

    Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) melantik 1.994 orang calon Muda Praja menjadi Muda Praja IPDN, di Lapangan Parade Abdi Praja, Jatinangor, Sumedang, Jumat, 2 Nopember 2018. (dok Pemprov Jabar)

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Koordinator KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Putri Kanesia kecewa dengan sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang tak menemui korban kasus pelanggaran HAM saat mereka berdemo di depan Kantor Komnas, Jakarta Pusat, 11 Desember 2018.

    "JK bahkan tidak menghampiri Ibu Sumarsih, keluarga korban Semanggi I yang juga turut aksi bersama kami," kata Putri kepada Tempo.

    Baca : ILR Sebut Perlindungan HAM Era SBY Lebih Baik ketimbang Era Jokowi

    Sejumlah aktivis dan korban pelanggaran HAM berat masa lalu mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor Komnas HAM, saat acara perayaan Hari HAM Internasional berlangsung. Acara tersebut turut dihadiri JK dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

    Peserta unjuk rasa di antaranya para aktivis dari KontraS, LBH Jakarta, YLBHI, dan Amnesty International. Adapun keluarga korban yang ikut berunjuk rasa selain Sumarsih adalah Budi Pego, aktivis penolak tambang yang dipenjara karena demo menggunakan spanduk palu-arit di Banyuwangi.

    Setelah acara peringatan HAM selesai, Jusuf Kalla (JK) keluar dari lokasi acara menuju mobilnya. Sebelum pergi, JK sempat maju ke depan mobilnya. Ia melihat para pendemo, kemudian hanya melambaikan tangan kepada mereka.

    Putri mengatakan, para aktivis dan keluarga korban HAM masa lalu kecewa karena Presiden Joko Widodo juga tidak hadir di Komnas HAM. Selain itu, yang membuatnya makin kecewa adalah sikap aparat yang menghalangi aksi unjuk rasa tersebut.

    Simak juga :
    Soal Penuntasan Kasus-kasus HAM Masa Lalu, Moeldoko: Perlu Kesabaran

    "Paahal kami hanya aksi damai ingin menyampaikan kegelisahan, karena kasus pelanggaran HAM berat yang juga masuk dalam agenda Nawacita pemerintah Jokowi-Kalla tidak satupun diselesaikan," kata dia.

    Menurut Putri, para aktivis dan keluarga korban tidak ingin kehadiran Jokowi dalam perayaan Hari HAM sedunia itu hanya dijadikan gimmick politik atau pencitraan menjelang pemilihan presiden 2019. Karena itu, tuntutan para peserta unjuk rasa adalah meminta Jokowi-Kalla menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat sebelum masa jabatannya berakhir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.