TEMPO.CO, Jakarta-Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji akan menganggarkan dana abadi kebudayaan mulai tahun depan sebesar Rp 5 triliun. Hal itu ia ungkapkan saat bertemu dengan perwakilan budyawan Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.
Goenawan Mohamad, salah satu peserta yang hadir, mengatakan usulan adanya dana abadi kebudayaan ini merupakan hasil dari Kongres Kebudayaan yang berlangsung sejak 5-9 Desember 2018. "Pak Jokowi mengatakan 'iya dan dimulai tahun depan Rp 5 triliun, lima tahun pertama'," kata Goenawan.
Baca: Panggil Budayawan, Jokowi Minta Masukan Soal Strategi Kebudayaan
Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan anggaran kebudayaan selama ini sangat ketat. Jika ingin mengadakan festival atau pameran, maka dengan adminsitrasi yang ada saat ini akan terhambat. "Sehingga perlu ada sesuatu mekanisme yang jauh lebih fleksibel. Dana perwalian dianggap tepat," ujarnya.
Hilmar menuturkan pemerintah mungkin akan mengikuti model Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terkait dana kebudayaan ini. "Jadi badan layanan umum (BLU) di bawah Kemendikbud. Tapi karena sebagai BLU, maka manajemennya di luar birokrasi," ucapnya.
Simak: Jokowi Beri Penghargaan Untuk Putu Wijaya di Kongres Kebudayaan
Goenawan Mohamad menambahkan dana tersebut untuk membantu pentas-pentas kebudayaan. "Bantu latihan tari, untuk membantu puisi, untuk membantu musik, yang gak laku-laku itu loh," kata dia.
Pengurus Komunitas Salihara ini berujar jika pemerintah benar-benar menganggarkan dana abadi kebudayaan maka menjadi sejarah bagi Indonesia. Pasalnya konsep tersebut selama ini belum ada. "Jadi Pak Jokowi memang membuat sejarah. Tapi kalau, nah ini tambahannya perih ini, kalau dia enggak dipilih lagi ya bubar. Jadi saya memang kampanye ini," ujarnya.
