JK Sebut Opsi Dialog dengan Gerakan Separatis Papua Tertutup

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba saat menghadiri pembukaan KTT  Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 18 Oktober 2018. REUTERS/Piroschka van de Wouw

    Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba saat menghadiri pembukaan KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 18 Oktober 2018. REUTERS/Piroschka van de Wouw

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa opsi dialog pemerintah dengan gerakan separatis Papua sudah tidak memungkinkan. Sebab, kata JK, pemerintah selama ini sudah memberikan subsidi untuk Papua dalam jumlah yang besar.

    Baca juga: Evakuasi Korban Penyerangan Papua, Wiranto: TNI Tak Gunakan Bom

    "Apanya lagi yang bisa didialogkan. Semua sudah dikasih ke daerah, terkecuali kemerdekaan. Dana itu sudah jauh lebih besar daripada sebelumnya," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.

    JK mengatakan, selama ini pemerintah dituding merampok kekayaan Papua. Padahal, kata JK, pemerintah justru memberikan subsidi hampir Rp 100 triliun di saat pemerintah daerah Papua hanya menyumbang penghasilannya sebesar Rp 20-25 triliun ke pusat.

    "Jadi pikiran bahwa kita ini mengambil kekayaan Papua sama sekali tidak. Justru kita mensubsidi Papua luar biasa. Sama kita mensubsidi Aceh juga. Seperti itu," katanya.

    Menurut JK, pemerintah pusat juga memberikan kewenangan pada rakyat Papua di bidang politik. Misalnya, JK menyebutkan bahwa kepala daerah di wilayah Papua harus orang asli Papua. "Kalau di Aceh ndak. Masih bisa orang luar Aceh jadi gubernur. Tapi kalau di Papua tidak. Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan coba," ujarnya.

    Baca juga: Polda Papua Ungkap Hambatan Kejar Kelompok Bersenjata di Nduga

    JK menuturkan, yang perlu dilakukan saat ini ialah pemahaman masing-masing pimpinan daerah di Papua untuk mewujudkan birokrasi yang bersih. Sehingga, masyarakat Papua bisa menikmati apa yang sudah diberikan pemerintah pusat. Hanya, kata JK, yang menjadi kendalanya adalah maksud pemerintah kerap disalahartikan.

    "Kita membangun jalan Trans Papua kita mau menganggap bahwa itu penting untuk kemajuan Papua, tapi pihak yang memberontak mengatakan wah itu nanti masuk orang luar Papua lebih banyak lagi. Itu semua juga menjadi dilema-dilema seperti itu," kata JK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.