La Nyalla Blak-blakan Mengakui Sebarkan Isu Jokowi PKI di 2014

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • La Nyalla Mattalitti. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    La Nyalla Mattalitti. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Eks Kader Gerindra La Nyalla Mattalitti blak-blakan mengakui bahwa dirinya pernah menyebarkan isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada pemilu 2014 silam.

    Baca juga: Kasus La Nyalla, Bawaslu Akan Berkonsultasi dengan Gakkumdu

    "Saya sudah minta maaf ke Pak Jokowi. Saya datang ke beliau, saya minta maaf bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI," ujar La Nyalla saat ditemui di kediaman Ma'ruf Amin, Selasa, 11 Desember 2018

    Selain itu, ujar La Nyalla, dia juga mengaku pernah memfitnah Jokowi beragama kristen dan keturunan Cina. "Saya yang sebarkan obor di Jawa Timur dan Madura," ujar dia.

    Menurut La Nyalla, permintaan maaf-nya sudah diterima oleh Jokowi. Untuk menebus kesalahannya, La Nyalla mengaku sudah berkeliling ke berbagai daerah dan memviralkan bahwa Jokowi bukan PKI.

    "Saya minta maaf bahwa saya yang sebarkan isu PKI itu, saya yang ngomong Pak Jokowi PKI dan agamanya enggak jelas, saya sudah minta maaf," ujar La Nyalla.

    Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu mengungkap soal fitnah dirinya PKI. Pada 21 November lalu, Jokowi menampik isu dirinya PKI saat berdialog dengan para ulama di Kota Bogor.

    Baca juga: Tak Penuhi Panggilan Bawaslu, La Nyalla: Sudah Cukup di Media

    “Saya sudah empat tahun ini banyak isu, ada isu tapi saya tidak pernah menjawabnya, tapi kali ini mumpung bertemu para ulama saya ingin sampaikan," katanya di Masjid Baitussalam, Bogor, Rabu, 21 November 2018.

    Saking kesalnya dengan isu dirinya PKI, Jokowi mengatakan hendak menabok orang yang menyebarkan isu itu. "Ini yang kadang-kadang, haduh, mau saya tabok, orangnya di mana, saya cari betul," kata Jokowi saat membagikan sertifikat tanah di Lampung Tengah, Lampung, Jumat, 23 November 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.