Kata Binmas Noken Papua soal Potensi Konflik di Area Pegunungan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua. Pemilihan di distrik ini menggunakan sistem noken. TEMPO/Maria Rita Hasugian

    Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua. Pemilihan di distrik ini menggunakan sistem noken. TEMPO/Maria Rita Hasugian

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Tugas Bimbingan Masyarakat Noken Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Eko Sutardo mengatakan secara umum masyarakat Papua terbagi dalam dua kategori, yaitu pendukung pegunungan dan pantai.

    Eko mengatakan dua kategori tersebut memiliki presepsi yang berbeda dalam memandang orang lain. Bagi penduduk pantai, orang lain bisa diliaht sebagai kawan, lawan dan orang asing. Sedangkan bagi orang pegunungan, kata Eko, memiliki persepsi dalam memandang orang lain sebagai kawan dan lawan.

    Baca: Pemilu 2019, KPU Ingin Penggunaan Sistem Noken Berkurang

    "Persepsi ini yang menyebabkan daerah pegunungan lebih rawan konflik di Papua, persepsi mereka melihat orang hanya kawan atau lawan," kata Eko dalam Forum Discussion Group di Jakarta Selatan, Selasa, 11 Desember 2018.

    Menurut Eko, persepsi ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang menunjukan perbedaan persepsi tersebut. Ia pun mencontohkan konflik yang terjadi di pegunungan tengah Papua adalah konflik suku dan adat. Salah satu contohnya seringkali melibatkan kelompok bersenjata.

    Baca: Bawaslu Akan Awasi Ketat DPT Daerah dengan Sistem Noken

    Anggota Satgas Bimas Noken Polda Papua Inspektur Dua Ambo Made menyebutkan salah satu kawasan yang dikategorikan zona merah di Yambi, Puncak Jaya karena ada kelompok bersenjata. Ia pernah ditugaskan ke Yambi. Namun beberapa hari sebelum hari penugasan terjadi penembakan di sana oleh kelompok bersenjata terhadap anggota TNI.

    "Di Yambi, di Puncak Jaya dikategorikan zona merah. Itu banyak KKB. Waktu itu kami akan melakukan bakti sosial. Apa yang menarik disitu? Ternyata Yambi pusat pelatihan TPNPB. Satu hari sebelum kami kesana, dua anggota TNI dibunuh," kata Ambo.

    Baca: Perludem: Sistem Noken di Papua Masih Sarat Masalah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.