KPK: Presiden Harus Jadi Garda Terdepan Pemberantasan Korupsi

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, memberikan keterangan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap di Gedung KPK, Jakarta, 18 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menuturkan dalam pemberantasan korupsi, Presiden Joko Widodo harus menjadi garda depan. Bahkan ia menggambarkan Jokowi yang memegang pedang pemberantas korupsi.

"Ya harus dipegang oleh dia (Jokowi), 'gua hajar lu kalau korupsi terus. Gua pecat lu," kata Saut di Hotel Akmani, Jakarta Pusat pada Senin, 10 Desember 2018.

Baca: LSI: 52 Persen Responden Berpersepsi Korupsi Meningkat Tahun Ini

Senada dengan Saut, Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo mengatakan KPK tak bisa sendiri dalam melakukan pencegahan korupsi. Menurut dia, dengan melihat negara-negara lain yang berhasil memberantas korupsi, komandonya berada di tangan presiden. "KPK adalah subsistem dari sistem politik yang komandonya adalah presiden," kata Adnan.

Ia pun meminta agar Jokowi lebih banyak berbicara tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adnan melihat selama ini Jokowi masih minim membicarakan upaya memerangi korupsi.

Selain itu, Saut melihat dalam pemberantasan korupsi harus menerapkan prinsip dasar, yakni toleransi nol atau zero tolerance terhadap pelaku. Ia mencontohkan satu kasus yang terjadi di Singapura.

Baca: LSI: 34 Persen Masyarakat Anggap Suap dan Gratifikasi Hal Wajar

"Menjadi menarik ketika ada seorang di klinik gigi A, menghubungi saingan di klinik B, kamu bisa engga kasih tiga pasien ke klinik saya? Setiap satu pasien bisa dibawa ke saya, kamu saya kasih 50 dolar. Oleh KPK Singapura, ini orang baru berencana udah kena 15 ribu Singapur dolar," kata Saut.

Dari hasil survei bersama Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), mayoritas masyarakat atau 81 persen responden masih menganggap KPK sebagai lembaga yang paling banyak melakukan pemberantasan korupsi. Sementara Presiden Jokowi berada di posisi kedua dengan 57 persen.

Sementara itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa 52 persen responden menilai tingkat korupsi meningkat. Angka persepsi terhadap korupsi itu menurun jika dibandingkan dengan persepsi responden dalam dua tahun terakhir. “Dari 70 persen di 2016, 55 persen di 2017, dan menjadi 52 persen di tahun ini," kata Peneliti Senior LSI, Burhanuddin Muhtadi.






Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

7 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

8 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

8 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Turki Marah dengan Ucapan Politikus Jerman Menghina Erdogan

10 jam lalu

Turki Marah dengan Ucapan Politikus Jerman Menghina Erdogan

Kubicki mengakui dia menyebut Presiden Erdogan dengan sebutan tikus got saat berpidato di sebuah kampanye


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

11 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.


Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

13 jam lalu

Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.


Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

13 jam lalu

Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

Johanis Tanak menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pimpinan KPK penganti Lili Pintauli pada hari ini. Dia ungkap pentingnya pencegahan.


Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

14 jam lalu

Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

Dua calon wakil ketua KPK pengganti Lili Pintauli Siregar, Johanis Tanak dan I Nyoman Wara mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

14 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

16 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Mantan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.