LSI: 34 Persen Masyarakat Anggap Suap dan Gratifikasi Hal Wajar

Ilustrasi suap

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan sebanyak 34 persen warga Indonesia menganggap pemberian uang atau hadiah seperti suap dan gratifikasi ketika berhubungan dengan instansi pemerintah adalah tindakan yang wajar.

Menurut hasil survei nasional yang bertajuk 'Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia' itu, pemberian uang atau hadiah dinilai wajar karena dianggap memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk ungkapan terima kasih.

Baca: Pengusaha Beri Gratifikasi ke Pejabat, JK: Karena Layanan Lambat

"Sedangkan 63 persennya menganggap memberi uang atau hadiah itu tidak wajar, dan tiga persen mengatakan tidak tahu," kata Burhanuddin di Hotel Akmani, Jakarta Pusat pada Senin, 10 Desember 2018.

Namun, suap dan gratifikasi yang dialami masyarakat dalam hubungan dengan pegawai pemerintah dianggap bukan korupsi. Menurut Burhanuddin, anggapan itu menunjukkan bahwa korupsi masih dipahami sebagai sesuatu yang terjadi di pusat atau melibatkan kasus-kasus besar.

Dalam survei LSI, 49 persen warga berhubungan dengan pegawai pemerintah untuk memperoleh layanan kesehatan. Berikutnya menyusul 46 persen untuk mengurus kelengkapan administrasi publik, 27 persen yang urusan dengan pegawai atau guru di sekolah negeri, dan 13 persen urusan dengan polisi.

Baca: Survei: Tak Ada Hubungan Tingkat Kesalehan dan Perilaku Korupsi

Dari urusan-urusan tersebut, ada 34 persen warga diminta uang atau hadiah di luar biaya resmi adalah ketika berurusan dengan polisi dan 26 persen dengan pengadilan. Sedangkan probabilitas warga yang memberi tanpa diminta paling besar ketika mengurus kelengkapan adminitrasi publik yakni 16 persen dan berurusan dengan polisi 16 persen. "Biasanya warga yang memberikan uang supaya urusan mereka cepat selesai," kata Burhanuddin.

Survei ini dilakukan dengan mengumpulkan warga yang sudah berumur 19 tahun atau lebih, atau sudah menikah yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 2.000 responden yang dipilih acak menggunakan metode multistage random sampling.

Adapun margin of error sekitar 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. "Kami melakukan survei dengan wawancara tatap muka," ucap Burhanuddin.

Baca: Survei LSI: Korupsi dan Kolusi Masih Dianggap Wajar dan Normal






ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

8 jam lalu

ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

DPR mencopot hakim MK Aswanto. ICW menilai DPR memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

14 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

17 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

3 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

4 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

4 hari lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

4 hari lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Survei PDB: 83,8 Persen Warga Puas Kinerja Anies Baswedan-Riza Patria

5 hari lalu

Survei PDB: 83,8 Persen Warga Puas Kinerja Anies Baswedan-Riza Patria

Hasil survei telepolling dari Lembaga Pusat Data Bersatu (PDB) menunjukkan 83,8 persen warga Jakarta puas atas kinerja Anies Baswedan-Riza Patria


Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe ke Bareskrim

5 hari lalu

Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe ke Bareskrim

Laporan diajukan setelah Paulus mensomasi 2 x 24 jam ke tim kuasa hukum usai dituding terlibat dalam proses penetapan tersangka Lukas Enembe.