Jawab Sindiran Golkar, PSI: Kami Hanya Minta Transparansi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum PSI Grace Natalie pada jumpa pers di DPP PSI, Jakarta, 15 Desember 2017.  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketum PSI Grace Natalie pada jumpa pers di DPP PSI, Jakarta, 15 Desember 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menanggapi sindiran Wakil Sekertaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Grace mengatakan partainya hanya menuntut transparansi anggaran karena menurut dia kinerja baik hanya dapat terukur bila ada transparansi.

    “Kami minta transparansi. Anak sekolahan juga tahu, kalau tidak ada transparansi mana mungkin ada kinerja yang baik?” kata Grace pada Tempo Ahad, 9 Desember 2018.

    Baca: Golkar Sindir PSI Belum Mengerti Cara Kerja DPR

    Grace mengatakan kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat wajib dipertanggungjawabkan. Ia mengatakan anggota dewan hanya perlu membubuhkan tanda tangan bukti penerimaan saat dana dikucurkan tapi laporan penggunaannya tidak ada.

    Selama ini, kata Grace, anggota DPR yang bolos dari rapat paripurna hampir 400 orang. Ia mengatakan hal ini tak patut karena anggota dewan digaji besar tapi tak ada pertanggungjawaban.

    Sarmuji sebelumnya mengatakan PSI yang mengirimkan ‘Tim Bersih-Bersih DPR’ ke Komplek Parlemen Jumat 7 Desember lalu, tidak mengerti cara kerja DPR. Menurut Sarmuji keberhasilan pengesahan undang-undang tak hanya bergantung pada DPR. Sebab, kata dia, karena pembahasan perundangan juga melibatkan pemerintah.

    Baca: Debat Orba, PSI: Jumlah Korupsi Soeharto Belum Selesai Dihitung

    Menurut Sarmuji, banyak pengesahan undang-undang tertunda karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah. "Sebut saja undang-undang larangan minuman alkohol atau UU tembakau," kata dia kepada Tempo Sabtu 8 Desember.

    Grace pun menyarankan setiap rapat di DPR dibuat siaran langsung di media sosial untuk kepentingan transparansi. Tujuannya agar masyarakat dapat memantau dinamika apa yang terjadi di kantor parlemen. “Kan jadi kelihatan tuh siapa yang bolos, siapa yang tidur, alotnya di pasal mana, apa pandangan tiap fraksi, dan lainnya,” ujarnya.

    Baca: Disebut Golkar Energi Negatif Buat Jokowi, Ini Respons PSI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.