Alat Baru Komnas Perempuan untuk Terima Laporan Korban Kekerasan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komnas Perempuan Azriana menyampaikan sambutan dalam acara Refleksi 2 Dasawarsa Upaya Penghapusan dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Ketua Komnas Perempuan Azriana menyampaikan sambutan dalam acara Refleksi 2 Dasawarsa Upaya Penghapusan dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merilis teknologi teranyar cloud contact center untuk menerima aduan korban secara lebih responsif. “Adanya cloud contact center bisa mempermudah proses penerimaan pengaduan dari masyarakat serta menjamin kenyamanan korban.” Ketua Komnas Perempuan Azriana R. Manalu dalam rilis, Sabtu, 8 Desember 2018.

    Manalu mengatakan selama ini pelaporan kasus-kasus kekerasan diterima secara manual oleh tenaga relawan yang terbatas. Komnas menggunakan alat ini berkat dengan Telkomtelstra dan ipSCAPE.

    Baca: Komnas Perempuan Beberkan Alasan Angka ...

    Azriana memastikan teknologi baru ini akan mengakomodasi kebutuhan para pelapor untuk bersuara. Kasus kekerasan terhadap perempuan makin banyak. Komnas menangani sekitar 100 kasus per bulan selama 2018.

    Jenis laporannya aneka rupa, salah satunya adalah kekerasan di ranah siber. Azriana mendorong korban untuk melapor sebab sejumlah risiko seperti stigma, kadang-kadang membuat korban urung datang ke Komnas Perempuan. Kotak cloud contact center memungkinkan korban meninggalkan pesan ketika menghadapi ancaman tanpa batas waktu.

    Baca: Komnas Perempuan: Ratusan Perda ...

    “Kalau dengan perangkat lama kami orang tak bisa melapor pada hari libur atau di luar jam kantor misal tengah malam.”  Ia yakin alat ini akan mendukung Komnas Perempuan memantau kasus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.