Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Indonesia Obesitas Peraturan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. Belanja non-kementerian atau lembaga pada akhir tahun akan mencapai Rp 640,2 triliun. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Suasana sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. Belanja non-kementerian atau lembaga pada akhir tahun akan mencapai Rp 640,2 triliun. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Muhammad Sarmuji menilai saat ini Indonesia sudah kebanyakan peraturan. Dia menyebut kondisi tersebut sebagai obesitas peraturan.

    Baca: Golkar Sindir PSI Belum Mengerti Cara Kerja DPR

    "Saat ini ada obesitas peraturan, jadi satu masalah diatur banyak sekali sektor," kata dia dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Desember 2018.

    Sarmuji menilai kondisi tersebut membuat banyak peraturan menjadi tidak harmonis. Banyak aturan yang lebih rendah menabrak aturan di atasnya.

    Politikus Partai Golkar itu mengatakan memang ada evaluasi terhadap peraturan yang ada tiap periode waktu. Namun hal itu tak menyelesaikan masalah obesitas peraturan.

    Di sisi lain, menurut dia, koordinasi yang buruk antar kementerian turut memperburuk masalah disharmoni aturan. Kementerian Hukum dan HAM yang mengurusi peraturan yang dibuat pemerintah, kata dia, kurang berwibawa untuk mengkoordinasikan seluruh kementerian.

    Baca: DPR Diminta Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

    Selain itu, menurut dia, Kemenkumham juga terlalu banyak mengurusi hal-hal lain, seperti lembaga pemasyarakatan dan imigrasi. Menurut dia, Kemenkumham jadi tidak fokus mengurusi aturan.

    Karena itu, Sarmuji beranggapan perlunya dibentuk badan yang berfokus mengurusi aturan. Badan tersebut adalah Badan Legislasi Pemerintah. Pembentukan badan itu, kata dia, dapat menyelesaikan disharmoni dalam peraturan perundangan di Indonesia. "Konsentrasinya akan lebih kuat kalau ada Baleg Pemerintah," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.