Yusuf Martak Mengaku Tak Mengundang Prabowo ke Reuni Akbar 212

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Yusuf Martak tiba di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Kamis 9 Agustus 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Yusuf Martak tiba di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Kamis 9 Agustus 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta-Koordinator Panitia Reuni Akbar 212 Yusuf Martak mengaku sebenarnya tidak  mengundang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mana pun ke acara Reuni Akbar 212 Ahad pekan lalu, termasuk Prabowo Subianto.

    "Tidak ada undangan untuk paslon (pasangan calon) maupun pejabat pemerintah, Prabowo Subianto hadir atas inisiatif sendiri," ujar Yusuf Martak kepada Tempo, Sabtu, 8 Desember 2018.

    Baca: Mengaku Tak Anti Cina, Prabowo Janjikan Keamanan untuk Semua

    Sebelumnya, ada klaim-klaim mengundang pasangan calon di acara yang digelar di Monumen Nasional tersebut. Ketika dikonfirmasi, calon wakil presiden Ma'ruf Amin menuturkan bahwa ia tidak diundang panitia, begitu pun dengan calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi.

    "Saya tidak tahu (ada undangan), saya juga enggak dengar presiden (diundang)," ujar Ma'ruf kepada Tempo di kediamannya pada Jumat, 7 Desember 2018.

    Simak: Titiek Soeharto Kepada Prabowo: Belum Jadi Presiden Udah Ngerjain

    Menurut Yusuf Martak panitia sengaja tidak mengundang pasangan calon karena acara itu bukan agenda politik. Namun dalam acara itu pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyerukan kepada para peserta Reuni Akbar 212 untuk memilih presiden yang berasal dari Ijtima’ Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

    Rizieq yang berbicara lewat sambungan telepon dari Mekkah memang tidak menyebut nama calon presiden yang mesti dipilih. Namun arah pidatonya sudah dapat ditebak. Adapun Prabowo Subianto yang hadir dalam acara tersebut, tidak menyampaikan pidato politik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.