Golkar Sindir PSI Belum Mengerti Cara Kerja DPR

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan Rapat Paripurna memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 DPR RI diisi dengan pembacaan pidato oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan laporan kinerja DPR RI Tahun sidang 2017-2018 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan Rapat Paripurna memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 DPR RI diisi dengan pembacaan pidato oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan laporan kinerja DPR RI Tahun sidang 2017-2018 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    TEMPO.CO, JakartaWakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyindir kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang beberapa waktu lalu mendatangi gedung DPR. Dia mengatakan PSI belum mengerti sepenuhnya tugas dan tanggung jawab DPR.

    "Mungkin PSI belum mengerti karena belum masuk parlemen, kan," kata dia di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Desember 2018.

    Sebelumnya, sejumlah kader PSI yang menamakan "Tim Bersih-Bersih DPR" mendatangi gedung parlemen beberapa waktu lalu. Mereka menuntut transparansi anggaran DPR. PSI juga mengkritik dikitnya jumlah peraturan yang disahkan DPR periode 2014-2019.

    Salah satu kader PSI, Rian Ernest, mengatakan pihaknya menilai DPR periode 2014-2019 bekerja secara tidak efisien. Hal itu, kata dia, terlihat dari jumlah Undang-Undang yang disahkan DPR. Padahal anggaran DPR RI untuk 2018 melonjak menjadi Rp 5,7 triliun dari yang sebelumnya Rp 4,2 triliun pada 2017.

    Baca: Disebut Golkar Energi Negatif Buat Jokowi, Ini Respons PSI

    "Kasarnya, dengan anggaran Rp 4,2 triliun tahun lalu, DPR dapat menghasilkan 6 undang-undang. Dengan tambahan biayaRp 1,5 triliun, hasilnya malah turun menjadi hanya dua per tiganya saja," katanya.

    Namun, Sarmuji mengatakan keberhasilan pengesahan undang-undang tak hanya bergantung pada DPR, karena pembahasan perundangan juga melibatkan pemerintah. Dia mengatakan banyak pengesahan undang-undang tertunda karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah. "Sebut saja undang-undang larangan minuman alkohol atau UU tembakau," kata dia.

    Selain itu, Sarmuji mengatakan tugas DPR juga bukan hanya membuat undang-undang. DPR, kata dia, juga harus melakukan rapat pengawasan kinerja pemerintah. "Rapat pengawasan terhadap kinerja pemerintah bagian tak terpisahkan dari proses memantau impelentasi peraturan perundangan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.