Catatan KontraS soal Proses Seleksi Komisioner LPSK

29_metro_lpsk

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menyoroti tahapan seleksi dalam pemilihan para Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.

Dalam tahap seleksi akhir yang dilakukan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 4-5 Desember 2018 lalu, terpilih tujuh nama yang akan menduduki jabatan komisioner LPSK. Mereka adalah Hasto Atmojo Suroyo, Brigadir Jenderal Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo, Edwin Partogi, Livia Istania, Maneger Nasution dan Susilaningtyas.

Baca: 17 Korban Terorisme Terima Kompensasi Rp 1,6 Miliar dari Negara

"Berkenaan dengan proses dan hasil pemilihan tersebut, KontraS memberikan dua catatan," kata periset KontraS, Rivanlee Anandar di kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat pada Jumat, 7 Desember 2018.

Hal pertama yang disorot, kata Rivan, adalah bias parameter. Ketiadaan parameter yang dijelaskan oleh Komisi Hukum DPR kepada publik membuat proses seleksi menjadi tak terukur. "Tim Pansel merahasiakan. Pertanyaan kepada calon cenderung ada kepentingan DPR," kata dia.

Kedua, menurut Rivan, sarat dengan unsur politis. KontraS menduga bahwa ketiadaan patameter tersebut mengerucut pada kentalnya kepentingan politik.

Baca: Masa Pendaftaran Calon Pimpinan LPSK Diperpanjang Hingga 4 Juli

Rivan menjelaskan pihaknya meragukan beberapa nama yang terpilih. Namun ia enggan menyebut nama-nama yang dianggap tidak memenuhi standar. "Mereka (nama-nama terpilih) belum mampu memaparkan strategi kerja yang konkret," ujarnya.

KontraS juga menemukan nama-nama yang diragukan itu tidak memiliki pengetahuan dasar tentang pelanggaran HAM atau pemulihan korban kekerasan serta kurang menguasai permasalahan yang ada di LPSK. "Bahkan ada satu calon yang tidak tahu apa itu rekonsiliasi, bahkan menyebut namanya salah," kata periset KontraS dari desk internasional, Fathia Maulidiyanto.






LPSK Siap Memberi Pelindungan kepada Aremania yang Terancam

4 jam lalu

LPSK Siap Memberi Pelindungan kepada Aremania yang Terancam

LPSK akan memberi perlindungan kepada Aremania yang terancam dan mengalami intimidasi.


Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

1 hari lalu

Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

KontraS Surabaya sebut suporter tidak bersalah dalam Tragedi Kanjuruhan.


Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

KontraS Surabaya menyebutkan banyak korban Tragedi Kanjuruhan yang langsung dibawa rekan-rekannya sehingga tak tercatat oleh polisi.


KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

2 hari lalu

KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

KontraS menyatakan setidaknya ada empat argumentasi mengapa dugaan pelanggaran hukum dan HAM terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan.


Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 125 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

2 hari lalu

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 125 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan harus ada pihak bertanggung jawab atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.


Kevin Hillers Minta Perlindungan LPSK, Ini Tanggapan Dokter Siska Khair

5 hari lalu

Kevin Hillers Minta Perlindungan LPSK, Ini Tanggapan Dokter Siska Khair

Dokter Siska Khair, mantan kekasih Kevin Hillers menanggapi tindakan pemeran Angga di sinetron Ikatan Cinta di Instagram Storynya.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

6 hari lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

7 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

10 hari lalu

KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

Pendamping keluarga korban mutilasi Michael Himan mengatakan ia berharap negara melalui LPSK memberikan bantuan terhadap keluarga


Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

10 hari lalu

Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

Gudang yang menjadi lokasi perencanaan pembunuhan dan mutilasi 4 warga Papua diduga juga berfungsi sebagai lokasi penimbunan BBM jenis Solar.