TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Reuni 212 berencana mendatangi kantor Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyampaikan keberatan terkait sejumlah media yang tidak memberitakan Reuni 212 yang digelar Ahad, 2 Desember lalu
"Kami akan mendatangi KPI, ingin diskusi, mengadu apa yang sedang terjadi di negeri ini, serta menyampaikan surat keberatan kami terhadap sejumlah media," kata Ketua Panitia Reuni 212, Bernard Abdul Jabar saat ditemui di Jakarta Selatan pada Jumat, 7 Desember 2018.
Baca: Geram Pemberitaan Reuni 212, Prabowo Omeli Media dan Jurnalis
Bernard mengatakan surat keberatan tersebut merupakan upaya untuk mengingatkan media terkait fakta sejarah besar yang terjadi dalam Reuni 212. Menurut dia, peserta reuni mempunyai hak publik untuk disiarkan oleh media.
Namun Bernard belum menyebutkan nama media yang akan disampaikannya ke KPI. Menurut dia, saat ini pihaknya masih mendata media-media tersebut.
Selain itu, Bernard mengatakan panitia Reuni 212 yang terdiri dari Gerakan Pengawal Fatwa Nasional (GNPF), Front Pembela Islam, Persaudaraan Alumni 212 akan membuat seruan untuk memboikot media media tersebut. "Kami akan sebarkan seruan untuk tidak menonton media-media itu," ujarnya.
Baca: Saran AJI untuk Prabowo yang Geram atas Pemberitaan Reuni 212
Protes terhadap pemberitaan Reuni 212 sebelumnya disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Ia yang hadir dalam reuni 212 itu mengungkapkan kegeramannya terhadap media-media di Indonesia karena tidak meliput Reuni Akbar 212.
Prabowo memprotes media yang tidak menyebutkan bahwa massa yang hadir mencapai belasan juta. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, media-media besar dan kondang tidak meliput. Dia tidak terima dengan pemberitaan media yang menyatakan bahwa massa Reuni 212 hanya belasan ribu. Ia menuding media-media itu telah memanipulasi demokrasi. Tak hanya media, Prabowo juga menuding wartawan. Dia menyebut jurnalis mengkhianati tugasnya lantaran tidak memberitakan acara Reuni 212.
Baca: Pegiat Media Sosial Beberkan Hitungan Jumlah Massa Reuni 212
