Purnawirawan TNI AD Minta Kinerja Intelijen di Papua Dievaluasi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Aparat TNI dan Polri mengawal proses pemberangkatan keluarga korban untuk diterbangkan ke Timika di Wamena, Papua, Kamis, 6 Desember 2018. ANTARA/Iwan Adisaputra

TEMPO.CO, Jakarta  Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri meminta pemerintah mengevaluasi kinerja intelijen di Papua, setelah peristiwa tewasnya puluhan pekerja di Nduga, Papua pada Ahad, 2 Desember 2018.

Baca juga: Akui Serang Pekerja di Papua, OPM: Kami Menuntut Kemerdekaan

"Kami menyarankan masalah intelijen dievaluasi menyeluruh dan komprehensif karena kesannya kejadian tersebut tidak ada keterpaduan," kata Kiki dalam konferensi pers di Gedung PPAD, Jakarta, Jumat, 7 Desember 2018.

Kiki Syahnakri mengatakan, apabila fungsi intelijen berjalan dengan baik, maka peristiwa penembakan puluhan pekerja proyek Trans-Papua oleh kelompok bersenjata di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, tidak akan terjadi.

Dia menilai seharusnya intelijen mewaspadai adanya gerakan separatis di Papua terutama tanggal 1 Desember adalah Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Tanggal 1 Desember itu adalah HUT OPM, masa intelijen tidak ada peringatannya untuk mewaspadai itu," ujarnya.

Dia mengatakan mengapa kinerja perlu ditekankan karena operasi apapun perlu data intelijen karena kalau tidak maka sasaran tidak dapat dicapai.

Kiki juga meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh terkait penanganan keamanan di Papua, menyangkut masalah manajemen operasi TNI-Polri seperti sistem intelijen, taktis, koordinasi, teritorial.

"Saya tidak tahu kinerja intelijen di Papua seperti apa, sehingga kami sarankan dievaluasi secara komprehensif dan menyeluruh," katanya.

Menurut dia, kerja intelijen seharusnya dapat mendeteksi senjata yang diduga banyak diselundupkan di Papua sehingga digunakan kelompok bersenjata untuk menyerang warga sipil dan prajurit TNI-Polri.

Dia menilai intelijen Indonesia harus peka dan mengusut asal usul senjata tersebut sehingga bisa dilakukan deteksi dini dan pencegahan agar tidak terjadi peristiwa penembakan.

Baca juga: Panglima TNI: Pekerja Istaka Karya Pahlawan Pembangunan Papua

"Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, TNI-Polri sulit mendeteksi masuknya senjata sehingga apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan senjata yang masuk, mereka harus melaporkan kepada institusi TNI dan Polri," tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata.

Polda Papua menduga sebanyak 24 orang dibunuh di hari pertama sementara delapan orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD, tujuh di antaranya dijemput dan dibunuh KKB dan satu orang belum ditemukan.






HUT TNI ke-77, Mengenal 8 Pasukan Khusus TNI dari Denjaka, Kopassus hingga Kopasgat

8 jam lalu

HUT TNI ke-77, Mengenal 8 Pasukan Khusus TNI dari Denjaka, Kopassus hingga Kopasgat

HUT TNI ke-77, mengenal kembali pasukan khusus TNI yang di miliki tiga matra TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Berikut masing-masing keahliannya.


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

1 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

1 hari lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


Cerita Prajurit RPKAD Temukan Sumur di Lubang Buaya Tempat Jasad 6 Jenderal Korban G30S

1 hari lalu

Cerita Prajurit RPKAD Temukan Sumur di Lubang Buaya Tempat Jasad 6 Jenderal Korban G30S

Hari ini 57 tahun silam, pasca G30S, personel RPKAD menemukan sebuah sumur tua di Lubang Buaya area Halim tempat 6 jasa jenderal dan 1 kapten.


Menapaki Jejak Keterlibatan CIA dalam G30S

3 hari lalu

Menapaki Jejak Keterlibatan CIA dalam G30S

David T. Johnson, dalam bukunya mengungkapkan bahwa Amerika Serikat, melalui tangan-tangan CIA, turut terlibat dalam G30S pada 30 September 1965.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

4 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

4 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

4 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.