Selasa, 11 Desember 2018

Purnawirawan TNI AD Minta Kinerja Intelijen di Papua Dievaluasi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aparat TNI dan Polri mengawal proses pemberangkatan keluarga korban untuk diterbangkan ke Timika di Wamena, Papua, Kamis, 6 Desember 2018. ANTARA/Iwan Adisaputra

    Aparat TNI dan Polri mengawal proses pemberangkatan keluarga korban untuk diterbangkan ke Timika di Wamena, Papua, Kamis, 6 Desember 2018. ANTARA/Iwan Adisaputra

    TEMPO.CO, Jakarta  Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri meminta pemerintah mengevaluasi kinerja intelijen di Papua, setelah peristiwa tewasnya puluhan pekerja di Nduga, Papua pada Ahad, 2 Desember 2018.

    Baca juga: Akui Serang Pekerja di Papua, OPM: Kami Menuntut Kemerdekaan

    "Kami menyarankan masalah intelijen dievaluasi menyeluruh dan komprehensif karena kesannya kejadian tersebut tidak ada keterpaduan," kata Kiki dalam konferensi pers di Gedung PPAD, Jakarta, Jumat, 7 Desember 2018.

    Kiki Syahnakri mengatakan, apabila fungsi intelijen berjalan dengan baik, maka peristiwa penembakan puluhan pekerja proyek Trans-Papua oleh kelompok bersenjata di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, tidak akan terjadi.

    Dia menilai seharusnya intelijen mewaspadai adanya gerakan separatis di Papua terutama tanggal 1 Desember adalah Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

    "Tanggal 1 Desember itu adalah HUT OPM, masa intelijen tidak ada peringatannya untuk mewaspadai itu," ujarnya.

    Dia mengatakan mengapa kinerja perlu ditekankan karena operasi apapun perlu data intelijen karena kalau tidak maka sasaran tidak dapat dicapai.

    Kiki juga meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh terkait penanganan keamanan di Papua, menyangkut masalah manajemen operasi TNI-Polri seperti sistem intelijen, taktis, koordinasi, teritorial.

    "Saya tidak tahu kinerja intelijen di Papua seperti apa, sehingga kami sarankan dievaluasi secara komprehensif dan menyeluruh," katanya.

    Menurut dia, kerja intelijen seharusnya dapat mendeteksi senjata yang diduga banyak diselundupkan di Papua sehingga digunakan kelompok bersenjata untuk menyerang warga sipil dan prajurit TNI-Polri.

    Dia menilai intelijen Indonesia harus peka dan mengusut asal usul senjata tersebut sehingga bisa dilakukan deteksi dini dan pencegahan agar tidak terjadi peristiwa penembakan.

    Baca juga: Panglima TNI: Pekerja Istaka Karya Pahlawan Pembangunan Papua

    "Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, TNI-Polri sulit mendeteksi masuknya senjata sehingga apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan senjata yang masuk, mereka harus melaporkan kepada institusi TNI dan Polri," tuturnya.

    Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata.

    Polda Papua menduga sebanyak 24 orang dibunuh di hari pertama sementara delapan orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD, tujuh di antaranya dijemput dan dibunuh KKB dan satu orang belum ditemukan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.