Menurut dia, pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua itu dibagi dalam sejumlah sektor, di mana pada 2016-2017 itu ada beberapa kontraktor yang bekerja di sejumlah tempat di pedalaman Papua, termasuk di Nduga.
"Zeni Kontruksi TNI juga pernah kerja di sana. TNI diberikan sektor yang paling berat, selain itu di situ juga ada perusahaan lainnya yang bekerja seperti Istaka Karya. Salahnya di mana jika TNI dilibatkan membantu pekerjaan tersebut, apalagi itu perintah presiden, perintah negara," tuturnya.
Baca: Jokowi Minta Pelaku Penembakan di Papua Ditangkap, OPM Tak Gentar
"Membangun untuk membantu proses percepatan pembangunan infrastruktur, di mana TNI selalu berada digarda terdepan untuk mengatasi kesulitan rakyat yang disekitar kita. Contohnya, seperti kasus di Asmat, TNI diterjunkan di sana paling duluan," dia menambahkan.
Bukan di situ saja, kata dia, di daerah pedalaman ketika tidak ada guru yang mengajar di suatu sekolah, prajurit TNI dari Babinsa diterjunkan untuk membantu mengajar, bahkan membantu membuat rumah ibadah, sekolah, aula kampung hingga lainnya.
"Ini semua bukan TNI ingin ambil alih tugas pihak lain, tetapi mengisi kekosongan yang tidak bisa dilakukan oleh pihak lain. Jadi, tudingan kepada TNI itu saya kira tidak masuk akal, tidak masuk logika," katanya.
Berkaitan dengan tudingan Sebby Sambom, Aidi mengaku bahwa pernah diwawancara oleh salah satu media internasional, di mana diungkapkan bahwa TNI merupakan musuh dari TPN/OPM.
"Apalagi dikatakan TNI kerahkan pesawat untuk mengebom lokasi kejadian. Ini bisa saja kami lakukan kerahkan semua alutsista, tapi tidak lakukan itu. Kami masih punya norma, tapi mereka (TPN/OPM) tidak. Kedaulatan NKRI diakui oleh seluruh dunia, tidak ada satu negara pun yang menyangkal itu," ucapnya.
Jika ada oknum atau bahkan negara yang menyatakan dukung perjuangan TPN/OPM, Aidi menduga itu hanya suara satu dua oknum yang ingin tidak suka Indonesia, karena hingga kini berbagai hubungan diplomasi dengan negara di dunia tetap berjalan baik dan harmonis.
"Bahkan negara yang belum ada hubungan diplomatik dengan Indonesia seperti Israel mengakui kedaulatan Indonesia. Kalau mereka itu legalitas dari mana, pegang dan angkat senjata saja sudah ilegal, sudah pelanggaran hukum, tidak ada pembenaran dari hukum manapun orang yang tidak berkepentingan angkat senjata," ujarnya.
Lebih lanjut Adi mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun di dunia ini, negaranya mendukung terjadi pemberontakan pasti akan disikapi. Contoh saja, Amerika yang memahami paham liberal tidak akan menyetujui negara bagiannya untuk memisahkan diri.
"Kita NKRI, berpaham demokrasi Pancasila, beda dengan paham liberal yang bebas. Pancasila menganut kebebasan terbatas, hak orang lain dilindungi dan dibatasi, bukan liberal, kita ada hukum dan norma, beda dengan Amerika," tuturnya.
