Selasa, 11 Desember 2018

Alasan Kapendam Cenderawasih Undang Sebby Sambom OPM ke Timika

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com

    Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com

    TEMPO.CO, Jayapura - Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi mengajak Sebby Sambom yang mengklaim dirinya sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk datang ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua, guna melihat para korban penembakan di Nduga.

    Baca: Akui Serang Pekerja di Papua, OPM: Kami Menuntut Kemerdekaan

    "Silakan datang ke Timika, bisa didampingi oleh pihak terkait, misalnya, Komnas HAM, atau institusi mana pun, supaya bisa lihat para korban penembakan dari Nduga," kata M Aidi ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Papua, Jumat, 7 Desember 2018.

    Pernyataan ini sengaja disampaikan oleh Aidi ketika menjawab pertanyaan Antara terkait tudingan yang disampaikan oleh Sebby Sambom bahwa para pekerja jalan dan jembatan Trans Papua di Distrik Yall, Yigi dan Mbua merupakan anggota TNI.

    "Kalau memang dia menuding bahwa korban yang dibantai itu anggota TNI, maka saya undang yang bersangkutan datang ke Timika, agar dia bisa membuktikan bahwa pernyataanya itu benar atau salah, silakan cek," ucanya.

    Baca: Tiga Kesaksian Seputar Penembakan Papua dari Korban Selamat

    Dengan datang ke Timika, kata Aidi, Sebby Sambom bisa membuktikan sendiri pernyataannya di sejumlah media massa, sehingga tidak menjadi polemik berkepanjangan.

    "Saya undang, saya jamin keamanannya (Sebby Sambom), ini logika pertamanya yah," katanya.

    Logika kedua, adalah TNI dituding bahwa yang bangun jalan dan jembatan Trans Papua di Nduga sehingga dibantailah para pekerja sebagaimana diberitakan. "Jika TNI bangun jalan apakah pantas dibantai? Ini logikanya, pola pikir secara moral. Jika oknum TNI lakukan kejahatan, ada hukum jalurnya. TNI hadir untuk membangun Papua, kesejahteraan rakyat Papua, kok harus dibantai, dibunuh? Ini logika kedua," tuturnya.

    Aidi menjelaskan pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua itu dibagi dalam sejumlah sektor.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.