Selasa, 18 Desember 2018

Kemendagri Bantah Sistem Pengamanan E-KTP Jebol

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melayani warga yang melakukan perekaman E-KTP di Stan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil pada Pekan Pelayanan Publik di Halaman Rumah Dinas Walikota Palembang, Minggu, 18 November 2018. ANTARA FOTO/Feny Selly

    Petugas melayani warga yang melakukan perekaman E-KTP di Stan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil pada Pekan Pelayanan Publik di Halaman Rumah Dinas Walikota Palembang, Minggu, 18 November 2018. ANTARA FOTO/Feny Selly

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah pemberitaan yang menyebut sistem pengamanan KTP elektronik (e-KTP) jebol terkait kasus jual beli blangko e-KTP.

    Baca: Blangko Diperjualbelikan, Ini Kata Pemalsu E-KTP di Jalan Pramuka

    "Tidak benar ada pemberitaan yang mengatakan sistem pengamanan e-KTP jebol," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulisnya yang di terima di Jakarta, Jumat, 7 Desember 2018.

    Menurut dia, e-KTP tidak bisa dicetak di sembarang tempat, karena harus menggunakan mesin cetak yang sudah diprogram secara khusus, dan mesin tersebut diproduksi secara khusus dan terbatas. Untuk mencetak e-KTP, kata dia, diperlukan input data tertentu hasil perekaman tentang data diri, sidik jari dan lain-lain.

    "Sistem e-KTP memiliki sistem keamanan yang sangat kuat dan berlapis," ujar Bahtiar lagi. Setiap blangko e-KTP memiliki user ID atau nomor identitas chip yang membedakan satu dengan yang lain. Nomor ini tercatat secara sistematis, sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko e-KTP dan yang siapa yang mencetaknya.

    Baca: Bongkar Praktik e-KTP Palsu, Ini Syarat Pembuatannya

    "Hanya jajaran Dukcapil yang punya akses database kependudukan untuk dapat mengisi, menginput data tersebut ke dalam chip blangko e-KTP," ujar Bahtiar. Dia menyebutkan, database kependudukan menggunakan network jaringan yang bersifat privat terbatas, bukan jaringan umum.

    Ia pun meminta agar masyarakat yang tertipu beli blangko e-KTP agar melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat atau pemda. Apalagi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jelas mengatur bahwa urus e-KTP gratis atau tidak dipungut biaya.

    Sebelumnya, pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri telah melaporkan penjual blangko e-KTP di Jalan Pramuka ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Pelaporan itu dilakukan karena penjual diduga melanggar Pasal 96 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fintech Lending, Marak Pengutang dan Pemberi Utang

    Jumlah lender dan borrower untuk layanan fintech lending secara peer to peer juga terus bertumbuh namun jumlah keduanya belum seimbang.