Selasa, 11 Desember 2018

Kasus Bupati Jepara, Ada Kotak Bandeng Presto dan Kode Disertasi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri), dalam konferensi pers OTT Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018.  Zainudin merupakan adik kandung dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri), dalam konferensi pers OTT Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. Zainudin merupakan adik kandung dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap adanya penggunaan sejumlah sandi dalam kasus dugaan suap Bupati Jepara Ahmad Marzuki kepada hakim Pengadilan Negeri Semarang Lasito. KPK mengidentifikasi penggunaan sandi Ujian, Disertasi dan Halaman.

    Basaria mencontohkan penggunaan kata sandi tersebut. “Jadi seribu halaman, disertasinya nanti akan diantar pada saat ujian, kira-kira begitu kata-katanya,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Kamis, 6 Desember 2018.

    Baca: KPK Tetapkan Bupati Jepara Tersangka Suap Hakim

    Basaria menuturkan pihaknya menduga Ahmad menyuap Lasito sebesar Rp 700 juta. KPK menduga Ahmad memberikan uang tersebut untuk mempengaruhi putusan gugatan prapreadilan yang dia ajukan ke PN Semarang.

    KPK menduga Ahmad menyerahkan uang di rumah Lasito di Solo, Jawa Tengah. Ahmad menaruh uang itu dalam kotak bandeng presto. Oleh-oleh khas Semarang itu kemudian dia bungkus dalam plastik. “Agar tidak terlihat,” kata Basaria.

    Baca: Kasus Suap Bupati Jepara, Hakim PN Semarang Jadi Tersangka

    Menurut Basaria, kasus ini berawal saat Kejaksaan Tinggi menetapkan Ahmad menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara pada pertengahan 2017. Ahmad mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka ke PN Semarang.

    Menurut KPK, Ahmad kemudian mulai mendekati hakim tunggal sidang gugatan praperadilan, yakni Lasito. Ahmad mendekati Lasito melalui panitera muda PN Semarang. KPK menduga karena suap tersebut, Lasiot memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Ahmad dan menyatakan penetapan Ahmad sebagai tersangka tidak sah.

    Baca: Geledah Kantor Bupati Jepara, KPK Sita Sejumlah Dokumen


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.