Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Insiden di Papua, JK Minta TNI-Polri Gelar Operasi Besar-besaran

Reporter

image-gnews
Prajurit TNI berdoa sebelum menaiki helikopter dengan tujuan di Wamena, Papua, Rabu, 5 Desember 2018. Dikabarkan empat orang pekerja yang sempat disandera KKB berhasil meloloskan diri dan selamat.  ANTARA/Iwan Adisaputra
Prajurit TNI berdoa sebelum menaiki helikopter dengan tujuan di Wamena, Papua, Rabu, 5 Desember 2018. Dikabarkan empat orang pekerja yang sempat disandera KKB berhasil meloloskan diri dan selamat. ANTARA/Iwan Adisaputra
Iklan

TEMPO.CO, Padang - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan jajaran TNI dan Polri harus melakukan operasi besar-besaran menyusul insiden penembakan terhadap pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga, Papua.

"Supaya jangan dituduh kita yang melanggar HAM, padahal yang melanggar HAM itu siapa? Mereka (pelaku) kan yang melanggar HAM. Oleh karena itu maka untuk kasus ini ya polisi dan TNI harus operasi besar-besaran," kata JK di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat, Kamis, 6 Desember 2018.

Baca: OPM Sebut Penyerangan Pekerja di Papua Telah Direncanakan

JK mengatakan aksi brutal dengan menembaki pekerja yang sedang membangun infrastruktur di Papua tersebut merupakan tindakan pelanggaran HAM. "Karena ini jelas masalahnya mereka yg menembak, mereka yang melanggar HAM tentunya. Selama ini kan tentara dan polisi dianggap melanggar HAM (di sana)," kata dia.

Berkaitan dengan peristiwa itu, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk menangkap para pelaku penembakan dan pembunuhan terhadap para pekerja tersebut. Ia meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Ari Dono yang telah berada di Papua untuk menangani kejahatan yang menewaskan belasan pekerja tersebut. "Saya tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti ini di tanah Papua, maupun di seluruh pelosok Tanah Air," kata Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Saksi Penembakan di Papua: Lari ke Hutan Sambil Bawa Jenazah TNI

Insiden penembakan pekerja oleh kelompok bersenjata di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Nduga, Papua, terjadi pada Senin, 3 Desember 2018. Kelompok yang bertanggung jawab atas insiden ini adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pimpinan Egianus Kogoya, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM).

TNI telah menemukan setidaknya 16 jenazah korban penembakan. Jenazah akan dievakuasi dari titik-titik temuan ke wilayah Mbua. Selain itu, TNI juga menemukan tiga orang personel pekerja PT Istaka Karya yang menjadi korban selamat. Istaka Karya adalah perusahaan yang mengerjakan proyek jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak.

Baca: Proyek di Papua, Istaka Karya Dilibatkan Setelah TNI Buka Jalan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

5 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

6 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

11 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

14 jam lalu

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo Angkat 13 Perwira Tinggi Polri dalam Upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, 9 Diantaranya Kepala BNN Daerah Maluku, Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Jumat, 17 November 2023. Dokumen Polri.
Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

Pada 15 November lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga menaikkan pangkat 13 Perwira Tinggi Polri yang bekerja di luar struktur Polri.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

Kemendikbudristek sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap 33 perguruan tinggi yang diduga terlibat TPPO berkedok ferienjob.


Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

1 hari lalu

Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri menemukan kelangkaan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Bangka Belitung.


Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

Menko PMK Muhadjir Effendy beranggapan tidak ada yang salah dari program kerja magang ferienjob.


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


Antisipasi Arus Mudik Lebaran, Polri Bentuk Tim Urai Kemacetan di Polda Banten hingga Polda Jatim

1 hari lalu

Kakorlantas Polri Aan Suhanan (tengah) memperlihatkan knalpot bising sitaan di Mapolrestabes Bandung, Kamis, 11 Januari 2024. Polisi akan terus melakukan razia knalpot bising sampai 20 Januari 2024. TEMPO/Prima mulia
Antisipasi Arus Mudik Lebaran, Polri Bentuk Tim Urai Kemacetan di Polda Banten hingga Polda Jatim

Kakorlantas Polri memberikan 500 unit sepeda motor untuk mendukung sub satgas urai kemacetan pada saat arus mudik Lebaran 2024.