Komnas Minta Penanganan Kasus di Papua Pegang Aspek HAM

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisionir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) Ahmad Taufan Damanik didampingi Anggota Komsioner,  Beka Ulung Hapsara (kiri),  Amirudin  (kanan) dan Munafrizal Manan (kedua kiri)saat memberikan keterangan kepada media tentang peristiwa penembakan yang menewaskan 31 pekerja di Kabupaten Nduga di Kantor Komnasham Jakarta, 5 Desember 2018. Tempo/Amston Probel

    Ketua Komisionir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) Ahmad Taufan Damanik didampingi Anggota Komsioner, Beka Ulung Hapsara (kiri), Amirudin (kanan) dan Munafrizal Manan (kedua kiri)saat memberikan keterangan kepada media tentang peristiwa penembakan yang menewaskan 31 pekerja di Kabupaten Nduga di Kantor Komnasham Jakarta, 5 Desember 2018. Tempo/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengatakan penegakan hukum atas kasus pembunuhan pekerja di Nduga, Papua, tetap harus berpegang pada aspek hak asasi manusia. "Komnas HAM membuka pintu untuk koordinasi agar penegakan hukum tetap memandang aspek HAM," ujar Taufan di kantornya, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.

    Baca: Pembunuhan di Papua, Jokowi: Kejar dan Tangkap Seluruh Pelaku

    Komnas HAM juga meminta agar penyelidikan dan penanganan kasus pembunuhan ini oleh kepolisian dilakukan secara transparan. Komisioner Komnas HAM, Amiruddin al Rahab meminta kepolisian menyampaikan secara terbuka prosedur penangkapan dan pengejaran pelaku. "Setiap tindakan harus disampaikan secara terbuka oleh kepolisian, sehingga semua orang tahu bahwa tindakan-tindakan itu dilakukan secara tepat," katanya.

    Menurut Amir, transparansi penyelidikan dibutuhkan agar tidak ada spekulasi-spekulasi yang berkembang atas kasus tersebut. Sebab, kata dia, spekulasi-spekulasi dapat membuat kasus malah berkembang tak terarah. "Makanya ini kita lihat sebagai proses penegakan hukum terlebih dahulu dalam beberapa hari ini. Itu yang harus dilakukan untuk saat ini," ucapnya.

    Amir menuturkan Komnas HAM juga menyarankan pemerintah agar menjalin komunikasi dengan semua pihak dalam kasus ini. Salah satunya, kata dia, Komnas menyarankan pemerintah perlu melibatkan tokoh masyarakat setempat. Hal ini dikatakan perlu mengingat wilayah Nduga merupakan daerah dengan akses komunikasi dan informasi yang sulit.

    Baca: Keluarga Korban Penembakan di Papua Datangi Kodim Jayawijaya

    Sebanyak 31 orang pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata. Pembunuhan terjadi pada Senin malam, 3 Desember 2018.

    Berdasarkan keterangan Polda Papua, hingga Senin malam pukul 22.35 WIT, sebanyak 24 orang lebih dulu dibunuh. Setelah itu, sebanyak 8 orang sempat melarikan diri ke rumah seorang anggota DPRD. Namun, delapan orang itu dijemput oleh kelompok bersenjata. Tujuh di antaranya dibunuh, satu orang melarikan diri dan belum ditemukan.

    Diduga kuat dalang pembunuhan 31 pekerja PT Istaka Karya di Nduga, Papua, ini merupakan kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. Kelompok Egianus dikenal kerap melakukan serangkaian serangan penembakan di wilayah Papua. Egianus diketahui pernah menyandera belasan guru dan tenaga kesehatan di wilayah Mapenduma, Nduga, pada bulan Oktober 2018 kemarin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.