Wakil Ketua MPR Mahyudin: Pemilihan Secara Langsung Perlu Dievaluasi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Mahyudin memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Himpunan Wanita Karya Samarinda di Kota Samarinda, Selasa, 4 Desember 2018. (dok MPR RI)

    Wakil Ketua MPR Mahyudin memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Himpunan Wanita Karya Samarinda di Kota Samarinda, Selasa, 4 Desember 2018. (dok MPR RI)

    INFO NASIONAL-- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin berpendapat pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden secara langsung.

    "Evaluasi pemilihan secara langsung bukan berarti mengembalikan ke pemilihan kepala daerah dan presiden seperti pada masa lalu melainkan evaluasi soal efektivitas, efisiensi, dan dampak negatif," katanya usai sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Himpunan Wanita Karya Samarinda, di Kota Samarinda, Selasa, 4 Desember 2018.

    Mahyudin menjelaskan pemilihan kepala daerah diatur dalam UU. Sedangkan pemilihan presiden diatur dalam UUD. Dalam UUD disebutkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. "Ini memungkinan bagi kita untuk mengevaluasi UU dan melakukan perubahan UU," ujarnya.

    Evaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung itu, kata Mahyudin, meliputi bagaimana efektivitas dari pemilihan secara langsung, bagaimana efisiensi anggaran, dan konflik-konflik horisintal sebagai ekses pemilihan secara langsung.

    "Mungkin kita bisa melakukan pemilihan gubernur secara langsung, tapi bupati atau walikota cukup dipilih oleh DPRD dalam rangka efisiensi anggaran dan mengurangi efek negatif," katanya menjelaskan.

    Begitu juga dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. "Tidak ada salahnya dievaluasi juga. Apakah pemilihan presiden secara langsung ini sudah tepat," ujar Mahyudin.

    Dia melihat ada bibit dan potensi perpecahan secara horisontal di masyarakat. "Kalau Pilpres kita evaluasi bukan berarti harus kembali seperti dulu. Apakah sistem pemilihan ini sudah tepat atau perlu perbaikan. Apakah kita perlu mencontoh negara Amerika Serikat dengan sistem pemilihan negara bagian yang juga belum tentu pas dengan kita," tuturnya.

    Mahyudin menyebutkan masyarakat masih belum sepenuhnya siap dengan pemilihan secara langsung. Fakta di masyarakat menunjukkan maraknya politik uang yang membuat pemilu berbiaya mahal dan ujungnya banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi. "Ini bagian yang harus kita pikirkan dan evaluasi," ujarnya.

    Mahyudin menginginkan Indonesia memiliki demokrasi ala Indonesia. "Kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Evaluasi adalah hal yang wajar untuk kita kaji kembali sistem pemilihan langsung. Tapi tidak berarti kembali seperti yang dulu," tuturnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?