Sekjen Partai NasDem Ogah Teken Integritas Partai Politik di KPK

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Perwakilan Partai Politik menandatangani pakta integritas ihwal diseminasi sistem integrasi partai politik yang dikampanyekan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hari Anti-Korupsi se-dunia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Selasa, 4 Desember 2018. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta -Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Febri Diansyah angkat bicara soal sikap Partai Nasional Demokrasi yang menolak menandatangani komitmen terkait penerapan Sistem Intregritas Partai Politik (SIPP). Hal itu bukan berarti menolak untuk menerapkan sistem yang baru diluncurkan tersebut.

"Tidak ada penolakan, yang pasti tanda tangan di sana ketua umum sebenarnya, karena ketua umum Partai Politik ada yang tidak hadir jadi itu paraf," ujar Febri saat ditemui di Jakarta Selatan Selasa 4 Desember 2018.

Baca : Cegah Korupsi, KPK Terapkan Sistem Integritas untuk 16 Parpol

Febri menyebutkan sikap Sekjend Nasdem Jonny G Plate yang tidak menadatanganani itu agar penerapan sistem integritasi tersebut tidak berhenti sampai penadatanganan saja, tapi harus berlanjut hingga penerapan.

Menurut Febri, dalam pembicaraan awal KPK dengan partai politik terkait perumusan sistem integritas tersebut, semua parpol mendukung dan tidak ada yang menolak. "Tapi poinnya memang jangan sampai berhenti hanya di formalitas,"katanya.

Sebelumnya NasDem menyatakan menolak menandatangani pakta integritas partai polotik itu."Kami tidak menandatangani pakta integritas karena hanya pencitraan saja," ujar Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate saat ditemui Tempo usai acara.

Menurut Johnny, NasDem hanya setuju dengan sistem integritas yang subtansif dan dia mengklaim selama ini partainya sudah melaksanakan sistem tersebut, dengan atau tanpa pakta integritas. "Kami menerapkan politik tanpa mahar, menolak dana saksi, rekrutmen partai berjenjang, dan sebagainya," ujar Johnny.

Simak pula :
Pencegahan Banjir, Dinas SDA Jakarta Timur Kesulitan Perbaiki 893.000 Meter Drainase

Untuk menciptakan SIPP yang substantif, menurut Johnny, harus ada perbaikan legislasi primer dan diserahkan ke parpol untuk mengurusnya. "Kami tidak sepakat dengan sistem integritasnya. Kami tidak mau sekadar citra karena kesan takut pada KPK," ujar dia.

TAUFIQ SIDDIQ | DEWI NURITA






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

10 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

1 hari lalu

Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

Pembentukan koalisi partai politik dilakukan dengan segala pertimbangan politis


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

1 hari lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

1 hari lalu

Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

Jampidsus Febrie Adriansyah mengingatkan jajarannya tak takut hadapi upaya perlawanan para koruptor dengan tetap menjalankan tugas secara profesional


Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

1 hari lalu

Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

Kepala Desa Berjo, berinisial S, di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, resmi ditahan oleh Kejari Karanganyar dalam kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Berjo.


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

2 hari lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

2 hari lalu

Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sudah berjalan di meja hijau.


KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

2 hari lalu

KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit


Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

3 hari lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.